Anggot DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal mengatakan bahwa penanganan abrasi pesisir tidak dapat dilakukan secara sekaligus, melainkan harus bertahap sesuai kemampuan anggaran dan tingkat kerentanan wilayah. Hal ini disampaikan Zainal dalam dialog multipihak perlindungan masyarakat dan wilayah pesisir Bengkulu, yang digelar Genesis, Selasa 23 Juni 2026.
Zainal menyebut, pemerintah selama ini tidak melakukan pembiaran pada korban abrasi. Akumulasi data yang disampaikan Genesis Bengkulu soal abrasi yang telah terjadi sejah tahun 2002, sebagian telah ditangani.
“Kalau pembiaran tidak ada, kemudian data yang disajikan itu dari yang lama sampai ke yang terbaru yaitu 2024. Dan kalau saya menyimak juga apa yang disampaikan oleh narasumber lain tadi, bahwa sudah banyak juga dari data-data yang ada itu sudah selesai. Seperti contoh di Pasar Bawah Manna, itu sudah selesai. Artinya memang sesuai dengan kemampuan secara bertahap itu sudah direncanakan, bahkan sebagian sudah ditangani,” ujar Zainal.
Ia menjelaskan bahwa kondisi abrasi di lapangan memiliki tingkat keparahan yang berbeda, mulai dari wilayah yang sudah menjadi korban, wilayah kritis, hingga wilayah yang masih bersifat pencegahan.
“Yang kedua itu alasannya bahwa kondisi yang ada itu, ada yang sudah jadi korban, ada yang kritis dan ada yang sifatnya pencegahan,” katanya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Zainal mengusulkan pendekatan prioritas dalam penanganan, dengan mengutamakan wilayah yang sudah terdampak langsung.
“Saya mengajak hari ini, andai kata ada berdasarkan informasi, berdasarkan keluhan yang sudah menjadi korban, mari sama-sama kita jadikan ini program prioritas. Setelah itu yang kritis, setelah itu baru pencegahan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut bukan berarti mengabaikan wilayah lain, melainkan disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan fiskal dan teknis pemerintah.
“Karena berangkat dari kemampuan kita yang terbatas. Bukan berarti yang pencegahan itu belakangan, bukan untuk dibiarkan sampai kritis, tetapi tetap berangkat dari kemampuan kita yang terbatas,” lanjutnya.
Zainal juga mendorong adanya sistem gotong royong lintas pemerintahan dalam penanganan abrasi, mulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi.
“Untuk yang sudah jadi korban itu dapat kita jadikan prioritas dengan sistem gotong royong, desa tetap punya peran, kabupaten hingga provinsi,” katanya.
Sebelumnya, Genesis Bengkulu mengungkap bahwa abrasi telah menelan sekitar 712,81 hektare daratan pesisir yang tersebar di 109 desa pada tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Selain itu, sepanjang 190,24-kilometer garis pantai atau sekitar 32,2 persen dari total garis pantai Bengkulu saat ini mengalami abrasi aktif.
Kajian Genesis juga menemukan sebanyak 3.594 unit bangunan berada di dalam zona sempadan pantai yang tersebar di 67 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.885 unit bangunan di 32 desa berada dalam kondisi sangat terancam karena berada di kawasan yang mengalami abrasi aktif. Sebanyak 52 bangunan berada pada jarak kurang dari 20 meter dari garis pantai aktif.
Analisis citra satelit periode 2002–2024 juga menemukan enam bangunan telah musnah akibat abrasi, terdiri dari dua bangunan di Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan empat bangunan di Desa Air Padang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara.
Selain kehilangan daratan dan ancaman terhadap pemukiman, kajian ini mengungkap perubahan signifikan pada ekosistem pesisir. Dalam kurun waktu 1990–2024, formasi hutan di zona sempadan pantai Bengkulu menyusut dari 1.524,22 hektare menjadi 911,41 hektare atau turun sebesar 40,2 persen.
