Persoalan Trawl, Aliansi Nelayan Tuntut Menteri KKP Turun Tangan

KOTA BENGKULU – Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) menuntut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Susi Pudjistuti turun tangan dalam menghentikan penggunaan alat tangkap Trawl yang beroperasi di perairan Bengkulu. Tuntutan ini disampaikan nelayan saat menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Bengkulu, Senin (19/2/2018).

Kordinator ANTB, Ali Akbar mengatakan, alat tangkap jenis ini merugikan nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap biasa. Untuk itu, ANTB meminta Kementerian KKP segera melakukan penindakan.

“Dari pagi sampai siang kami nelayan tradisional ini melaut dapatnya cuma dua sampai tiga kilo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan, jika hal ini tidak segera ditindak lanjuti, ia khawatir akan terjadi konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan yang menggunakan trawl.

“Kita meminta pada menteri, jika tidak direspon ada kemungkinan ancaman yang lebih besar,” tegasnya.

Diceritakan Ali, masalah penggunaan trawl di Bengkulu telah dimulai sejak tahun 2015 silam. Akan tetapi protes yang dilakulan nelayan hingga saat ini belum ditanggapi serius oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bahkan, solusi yang ditawarkan Plt. Gubernur yang tetap memperbolehkan penggunaan trawl asalkan berjarak empat mil dari bibir pantai, dianggap tidak menyelesaikan masalah. Atas dasar hal ini, nelayan meminta Menteri KKP, Susi Pudjiastuti untuk turun tangan.

“Masih ada penegak hukum yang bisa diharapkan, tapi pemerintah provinsi tidak lagi bisa diharapkan. Sekarang tuntutan kita pada Menteri KKP, Pudji Astuti, untuk segera menertibakan ini,” sampainya.

Baca Juga
Tinggalkan komen