IKPM Minta Kades yang Terlibat Dana Bimtek Harus Kooperatif
BENGKULU – Ikatan Pemuda Kabupaten Mukomuko (IKPM) mengapresiasi kinerja kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan penyelidikan pada kasus Korupsi dana bimbingan tekhnis kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mukomuko. Hal ini disampaikan ketua dewan pembina IKPM, Agus Aswandi.
“Pada prinsipnya Kami dari IKPM mengapreasi kinerja Polda Bengkulu yang sudah melakukan penyidikan kasus Bimbingan Teknis Kepala Desa dan perangkatnya pada tahun 2016 yang melibatkan 145 Desa di Kabupaten Mukomuko,” ujar Agus, Kamis (29/11/2018).
Agus menerangkan, kasus ini telah menelan kerugian daerah dengan total nilai mencapai Rp 4 miliar rupiah. Dana ini merupakan hasil sumbangan setiap desa sebesar Rp. 30 juta rupiah, sebagai syarat untuk pemberangkatan bimtek ke Jakarta pada tahun 2016 lalu. Akan tetapi, dana yang telah terkumpul ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Misalnya pihak menyelenggara tidak mengakomodir transportasi dari Mukomuko-Bengkulu dan Bengkulu-Mukomuko, sementara kata panitia diakomodir dalam kumpulan setiap desa itu. Setiap desa diminta mengumpulkan uang Rp. 30 juta, yang berangkat 4 orang dengan kepala desa. Dana desa yang dikeluarkan itu adalah hak warga desa yang hilang cuma-cuma tanpa ada hasil yang jelas,” jelas Agus.
Ditambahkan Agus, dana tersebut seharusnya dapat digunakan secara efektif. Panitia penyelenggara semestinya lebih mengutamakan subtansi bimtek ketimbang mengeluarkan dana yang tidak tepat sasaran.
“Jika dilihat lagi kebelakang sebenarnya bimtek itu bertujuan peningkatan kualitas manusia, kenapa harus dihambur-hamburkan keluar. Kenapa tidak ada diadakan di Mukomuko saja, lebih efektif dan efisien, dananya pun tidak sebesar itu yang harus dikeluarkan dari dana desa,” sambungnya.
Untuk itu, Agus meminta kepolisian segera menetapkan tersangka. Sebab, ia menduga ada motif lain yang sengaja dibuat untuk menarik keuntungan pribadi yang bersumber dari dana bimtek. Ia juga berharap setiap kepala desa yang telibat untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian.
“Kami juga harapkan selama penyelidikan atau penyidikan nanti Kades dan perangkat desa bisa kooperatif, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, agar kasus ini terang benderang dan tidak usah ditutupi, baik cerita setoran dan ceritakan ditempat bimtek tersebut,” demikian Agus.
