BENGKULU– Ratusan Driver Ojol Bengkulu tergabung dalam Grab sambangi Kantor DPRD Kota Bengkulu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan dari aplikator yang dianggap tidak berpihak kepada kesejahteraan mitra pengemudi.
“Kami hanya ingin kebijakan yang adil dan manusiawi. Jika kebijakan dibuat tanpa mendengarkan suara kami, lalu di mana keadilan itu,” kata penanggung jawab aksi, Robi Berlian, Senin (23/06/2025).
Menurut Robi, sistem yang dilakukan atau diberikan oleh aplikator sangat membebani para driver ojol. Sebab, ada salah satu sistemnya yaitu sistem target orderan baru yang menetapkan level berdasarkan jumlah order, seperti 500 untuk level Jawara, 425 untuk Ksatria, dan 350 untuk pejuang telah mendorong mitra bekerja di luar batas kemampuan.
“Ini sudah berjalan selama satu bulan, ini berdampak dengan driver,” ujarnya.
Saat bertemu langsung dengan anggota dewan, Robi mengungkapkan bahwa pihaknya disambut baik dan akan berjanji untuk memfasilitasi untuk bertemu dengan pemerintah atau instansi terkait.
“Mereka akan memfasilitasi kami untuk bertemu dengan pemerintah dan instansi terkait, seperti Dishub, Disnaker dan aplikator,” bebernya.
Disamping itu, Waka 1 DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dari massa aksi terkait kebijakan yang memberikan para driver ojol tersebut.
“Terkait target order yang harus dicapai dalam satu hksn sangat-sangat memberatkan,” tuturnya.
Sehingga, dirinya akan memfasilitasi para driver untuk melakukan ada pertemuan dengan pihak aplikator dan pemerintah terkait.
“Yang jelas, sebagai anggota dewan, kami siap untuk menjembatani dan mencari solusi yang terbaik, karena itu sangat memberatkan mereka,” tutup Rahmad.
Berikut tiga poin utama tuntutan dari massa aksi :
Pertama, menolak sistem target orderan baru Driver menilai sistem baru yang menetapkan level berdasarkan jumlah order, seperti 500 untuk level Jawara, 425 untuk Ksatria, dan 350 untuk pejuang telah mendorong mitra bekerja di luar batas kemampuan. Target tinggi tersebut tidak realistis, terutama di tengah kondisi persaingan dan jumlah order yang tidak merata.
Kedua, menolak sistem orderan Slot Skema distribusi order yang disebut ‘Slot’ dinilai tidak adil dan merugikan banyak pengemudi.
Ketiga, menolak kebijakan lain yang dianggap tidak manusiawi, sejumlah kebijakan operasional dianggap sepihak, tanpa mendengarkan suara mitra.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!