Mahasiswa Gelar Demonstrasi Tuntut Helmi Hasan Tuntaskan Persoalan Kelangkaan BBM

Handi Handi
Mahasiswa Gelar Demonstrasi Tuntut Helmi Hasan Tuntaskan Persoalan Kelangkaan BBM

Aksi teatrikal mahasiswa saat demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (26/05/2025)

BENGKULU – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (26/05/2025). Aksi ini dipicu oleh berbagai persoalan yang melanda Bengkulu dalam beberapa hari terakhir. Mahasiswa membawa tiga isu utama, yakni kelangkaan BBM, Opsen Pajak dan pendangkalan alur Pulau Baai.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu, Anjar Wahyu Wijaya mengatakan, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan harus segera merespon dan menuntaskan persoalan yang terjadi agar tidak memberikan dampak pada sektor lainnya.

“Permasalahan pengerukan Pulai Baai, dan juga mobilisasi BBM yang ada di Provinsi Bengkulu ini telah menyebabkan kemacetan baik dari sektor pekerjaan dan perekonomian,” ujar Anjar saat berorasi.

Saat ini, kata Anjar, mahasiswa masih menunggu solusi konkret dari gubernur. Ia berharap orang nomor satu di Bengkulu itu bisa mengatasi persoalan yang terjadi secara serentak. “Baik dari segi pelabuhan, mobilitas darat untuk pemasokan BBM di Provinsi Bengkulu,” katanya.

Masa aksi juga menampilkan teatrikal atau panggung jalanan dengan menggunakan topeng Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan kendaraan roda dua sebagai bentuk protes mereka kepada Gubernur. Demonstrasi juga sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi. Mahasiswa geram lantaran Gubernur Bengkulu tidak keluar menemui massa.

Berikut POIN TUNTUTAN dari massa aksi:

1. menuntut Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendesak PT Pelindo agar segera mempercepat proses pengerukan Pelabuhan Pulau Baai.

2. Mendorong Penierintah Provinsi Bengkulu untuk segera merealisasikan pembangunan sistem pipa bawah laut.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi bengkulu untuk menjamin ketersediaan BBM secara merata.

4. Mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB).

5. Menuntut Gubernur Bengkulu untuk menerbitkan Surat Keputusan terkait pemberlakuan tarif opsen yang lebih proporsional.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!