Demokrat Gelar Musda, Riza Nisbach Meradang

BENGKULU – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bengkulu Riza Nisbach menilai Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar DPD Demokrat Bengkulu tidak memenuhi syarat.

Menurutnya, musda tersebut harus diawali dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban dari ketua DPD sebelumnya.

“Seharusnya ada pertanggung jawaban dari ketua DPD sebelumnya. Pertanggung jawaban keuangan mana. Seharusnya pertanggung jawaban diterima, ini langsung sidang saja buat apa?” ujar Riza, Rabu (28/3/2018).

Riza menganggap pelaksanaan musda tidak sesuai prosedur, lantaran tidak adanya laporan pertanggung jawaban, khususnya pertanggung jawaban keuangan DPD. Hal ini harus disampaikan pengurus DPD sebelum pleno dimulai.

“Sebelum ada pleno baru, harus ada pertanggung jawaban. Justru yang tau masalah keuangan ini DPD bukan DPC,” papar Riza.

Ia juga menyebut laporan keuangan DPC pada musda DPD Demokrat tidak sesuai aturan, lantaran pada pembahasan laporan keuangan tidak dihadiri oleh pengurus DPD.

“Mana tau DPC. Harusnya pembahasan keuangan di pengurus tapi sampai saat ini belum ada kejelasannya. Kalau hanya suara DPC aja yang hadir pengurus DPD tidak ada itu gimana?
Itu tidak menunjukkan bahwa kita taat dengan peraturan,” pungkas Riza.

Tidak hanya itu, Riza juga mengungkit perihal bantuan dana pusat yang tidak dilaporkan dalam musda. Ia menuding hal ini sengaja ditutupi. Untuk itu ia meminta pengurus DPD membuka laporan tersebut kepada seluruh pengurus.

“Sebenarnya ada bantuan partai saya tidak tau apakah itu dibicarakan atau tidak, ada bantuan partai yang disampaikan SBY saat hari pers Nasional. Bantuan seperti apa itu yang saya tidak tahu dan itu sampai skarang tidak diungkapkan didalam forum. Saya tidak tau ntah itu ditutupi atau memang seperti itu sistemnya. Saya meminta untuk diungkap,” demikian Riza.