BENGKULU – Walikota Bengkulu, Helmi Hasan dan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah merupakan dua rival yang sempat bersaing memperebutkan kursi Gubernur Bengkulu pada tahun 2020.
Meskipun selisih suara keduanya terpaut cukup jauh, Helmi jelas menjadi salah satu lawan terkuat Rohidin. Helmi tanpa diduga menjadi kandidat dengan suara terbanyak kedua, mengalahkan nama beken Agusrin M Najamudin.
Persinggungan keduanya memang sebatas wewenang dan kebijakan daerah. Kecenderungan Helmi untuk bertentangan dengan Rohidin bisa terlihat saat Covid-19 mulai menyerang Bengkulu.
Saat itu, Helmi ngotot meminta gubernur menutup bandara Fatmawati untuk mencegah masuknya Covid-19 ke Kota Bengkulu. Helmi seolah tidak tahu jika kebijakan penutupan bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Membalas ataupun tidak, Rohidin memiliki moment untuk menekan balik Helmi Hasan melalui tindakan penyegelan Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu, setelah jamaah tabligh asal Lampung meninggal dunia karena positif Covid-19.
Semua orang tahu, jika Helmi memiliki penampilan seperti jamaah tabligh dan gemar mengikuti acara serupa. Helmi juga sempat dituding positif Covid-19 meski hal ini dibantah oleh adik Zulkifli Hasan tersebut melalui tes ulang di Jakarta.
Usai Covid-19, Helmi lagi-lagi menarik perhatian publik. Walikota dengan karakter berjenggot ini kembali bersinggungan dengan wewenang Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Kali ini Helmi meposisikan diri sebagai “Hero” dengan melakukan pembebasan ijazah Siswa SMA yang ditahan karena menunggak SPP. Helmi beralasan, urusan kemanusiaan tidak boleh dibatasi wewenang.
Rohidin spontan terdesak. Gubernur asal Kabupaten Bengkulu Selatan ini tak bisa mengelak. Citra politiknya dipertaruhkan dengan dianggap tidak peduli pada dunia pendidikan.
Helmi beserta kroninya di DPRD maupun praktisi politik lain Gotong Royong mengangkat kasus ini hingga menjadi perhatian publik nasional.
Urusan Covid-19 dan penahanan ijazah kini mereda. Secara politik, Helmi memiliki tabungan pencitraan lebih baik ketimbang Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.
Namun, politisi Partai Amanat Nasional sepertinya tak puas. Peralihan status pengelolaan objek wisata Pantai Panjang turut menjadi bahan perselisihan, meski dalam keterangannya Helmi memuji pengalihan status tersebut.
Baru saja beberapa pekan status pengelolaan pantai panjang dialihkan dari Pemkot ke Pemprov Bengkulu. Loyalis Helmi Hasan seperti anggota DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain mulai beraksi.
Teuku mengomentari banyaknya kerusakan lampu jalan yang pernah dipasang pemkot di kawasan pantai panjang, merupakan wewenang Pemprov. Ia menolak anggapan jika kerusakan penerangan jalan umum (PJU) tersebut merupakan warisan dari pemerintah kota.
Tak hanya dari Teuku, sejumlah opini yang menyalahkan gubernur berseliweran di media sosial maupun media massa lainnya. Termasuk di laman Media Center Kota Bengkulu.
Rohidin mencoba menjawabnya dengan permintaan untuk penerangan dari usaha perorangan yang ada di kawasan pantai panjang. Tapi ini tak cukup membela.
Terbaru, Helmi Hasan dan Rohidin Mersyah bertolak belakang pada Perwal Nomor 43 Tahun 2019. Peraturan Walikota yang diterbitkan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah ini dinilai merugikan masyarakat.
Ntah apa alasan Helmi. Orang nomor satu di Kota Bengkulu ini bertahan untuk tidak mencopot perwal tersebut dengan hanya melakukan sejumlah revisi.
Rohidin akhirnya mengambil tindakan untuk menyurati walikota. Ia meminta perwal ini segera dicabut dan meminta BPN Bengkulu kembali mendasari persoalan tanah ini pada perwal Nomor 15 Tahun 2017.
Helmi menurut. Perwal yang ia pertahankan untuk tetap eksis ini terpaksa ditarik. Ia mengaku akan mengkaji ulang, memperbaiki dan merevisi perwal ini.
Diluar sisi politik. Saat ini keduanya merupakan putra terbaik Bengkulu yang dipercaya memimpin wilayah. Rakyat tentunya berharap, kebijakan yang dibuat keduanya tidak dilandasi dengan aspek pencitraan semata melainkan kejujuran untuk membangun daerah.
Pilgub 2024 masih beberapa tahun lagi, meskipun jabatan Helmi Hasan sebagai walikota Bengkulu akan berakhir lebih cepat. Tentunya masih terlalu dini untuk keduanya berebut ‘Taji’ perhatian publik Bengkulu. (red)
