BENGKULU – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno (FAS) Bengkulu lakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (27/05/2025). Puluhan massa aksi ini pun menuntut Gubernur Bengkulu untuk segera menangani polemik yang sedang terjadi oleh masyarakat Provinsi Bengkulu terkhusus dalam kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Korlap, Sahrul Muhammad Sohib mengatakan bahwa pihaknya menuntut tindakan nyata atas kelangkaan BBM yang terus terjadi di Bengkulu. Setiap hari, masyarakat harus mengantre berjam-jam, sopir angkot kehilangan penghasilan, petani dan nelayan tidak bisa bekerja maksimal.
“Di mana tanggung jawab pemerintah? Ini bukan hanya soal logistik, ini soal hajat hidup rakyat,” ungkapnya.
Selain kelangkaan BBM, Sahrul juga mengungkapkan soal kenaikan pajak daerah yang mencekik masyarakat. Kondisi ekonomi yang belum stabil, pemerintah memberikan beban kepada masyarakat dengan kenaikan pajak yang tidak masuk akal.
“Apa logikanya menaikkan pajak saat daya beli masyarakat menurun? Ini bukan solusi, ini adalah bentuk ketidakpekaan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu R.A Denny menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima tuntutan dari massa aksi. Ia mengaku bahwa saat ini pemerintah tetap melakukan antisipasi terhadap kelangkaan BBM tersebut.
“Kita juga sudah menerima peyampaian dari GM dari pertamina, ia menyatakan kondisi ini bukan hanya dikehendaki oleh kita, tapi ini musibah bagi mereka,” tambahnya.
Terkait opsen pajak, Denny juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan dengan anggota DPRD untuk menentukan keputusan bersama terhadap pajak, agar tidak membebani masyarakat di Bengkulu.
“Kami tidak bisa menurunkan dengan sepihak, harus bersama-sama dengan anggota DPR,” tuturnya.
Denny juga memastikan persoalan pelabuhan Pulau Baai akan segera selesai dan pada tanggal 29 nanti akan dilakukan uji coba pelaksanaan untuk penyedotan di alur yang dangkal.
“Kalau ini selesai, apa yang dintutkan oleh mahasiswa ini akan segera terselesaikan,” tutup Denny.
Poin tuntutan dari Massa Aksi sebagai berikut :
1. Kami menuntut penjelasan dan tindakan nyata atas kelangkaan BBM yang terus terjadi di Bengkulu. Setiap hari, masyarakat harus mengantre berjam-jam, sopir angkot kehilangan penghasilan, petani dan nelayan tidak bisa bekerja maksimal. Di mana tanggung jawab pemerintah? Ini bukan hanya soal logistik, ini soal hajat hidup rakyat. Pemerintah daerah dan Pertamina harus segera menjamin ketersediaan dan distribusi BBM secara merata dan adil. Serta mendesak percepatan pengerukan pendangkalan pelabuhan pulai baai.
2. Kami meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu menurunkan tarif PKB yang berdasarkan Perda bengkulu No.7 tahun 2023 yakni pajak daerah dan distribusi daerah yaitu 1,2% menjadi 0 sekian persen. Dengan berkurangnya persentase tersebut dapat meringankan opsen pajak masyarakat. Di saat ekonomi belum pulih sepenuhnya, pemerintah justru menambah beban. Apa logikanya menaikkan pajak saat daya beli masyarakat menurun? Ini bukan solusi.
3. Segera wujudkan janji kampanye terkait penciptaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, dan bantuan untuk sektor pertanian, perikanan, serta UMKM serta Ambulance setiap desa.
4. Libatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik. Adakan forum rakyat secara rutin untuk menyampaikan aspirasi langsung. Pemerintah wajib membuka ruang partisipasi dan mendengarkan suara rakyat dalam setiap kebijakan yang berdampak luas
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!