Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, saat memberikan sambutan sekaligus arahan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 (PPE 2026), Selasa (3/11).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti dari Ruang Rapat Dinas BAPPERIDA Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya, Khairil Anwar menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan aspek penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan kesempatan serta manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Menurutnya, penerapan PUG tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi harus terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat sinergi, koordinasi, dan komitmen dalam menerapkan perspektif gender pada setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan.
“Pengarusutamaan Gender harus menjadi perhatian bersama. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat komitmen dan koordinasi agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat memberikan manfaat dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat,” ujar Khairil Anwar.
Lebih lanjut, ia berharap proses verifikasi lapangan ini dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG di Provinsi Bengkulu.
Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta mampu memberikan dampak yang adil dan merata bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Bengkulu, Gusti Miniarti, serta Kepala BAPPERIDA Provinsi Bengkulu, Yuliswani.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar prinsip kesetaraan gender semakin terintegrasi dalam pembangunan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!