PAD Pemprov Jadi Sorotan 3 Fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu
Bengkulu – Tiga Fraksi di DPRD Provinsi, meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu mengevaluasi kinerja dan pencapaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Evaluasi diperlukan karena pencapaian target di beberapa perusahaan milik daerah itu menurun. Bahkan, mereka meminta PD. Bimex ditutup.
“Paling mencolok adalah PAD PD. Bimex, dalam 1 tahun hanya menghasilkan PAD Rp.15 Juta,” kata Irwan Eriadi dalam pandangan akhir dari Fraksi Gerindra, di sidang paripurna yang digelar Rabu (28/11/19).
Khusus PAD ini, lanjutnya, sesuai dengan pandangan umum Fraksi Gerindra sebelumnya, dapat memaksimalkan intensifikasi dan eksistensi dalam upaya pendapatan daerah. Tidak hanya sebatas teori dan konsep, namun benar-benar aplikatif dan serta memerlukan strategi khusus.
“Kami meminta kepada Gubernur beserta jajarannya, untuk mengevalusi dan merubah asumsi pendapatan pada rancangan APBD 2020. Sebelum menaikannya (menyerahkannya), ke Kementerian Dalam Negeri. Karena asumsi, pendapatan RAPBD 2020, sangat minim dan berpotensi untuk dilakukan peningkatan. Bukan malah menurun,” kata Edi Ramli -sapaan akrab Irwan Eriadi-.
“Ada beberapa PAD yang perlu diubah. Diantaranya PPKB (pajak kendaraan dan bahan bakar), untuk solar industri dan non subsidi hanya Rp.31 Miliar. Masih banyak penunggaan izin usaha niaga umum yang tidak membayar pajak PPBKB. Saat ini revisi perda baru sat ini telah dinaikan 10 persen,” sambungnya.
Selain itu, Edi juga menyampaikan persoalan terkait bagi laba penyertaan modal di PT. Bank Bengkulu yang hanya Rp.13 Miliar. Menurutnya penurunan PAD tersebut, maka perlu pengoptimalisasi.
“Saat saya masih jadi Ketua Komisi dulu (periode 2014-2019) PAD nya Rp.16 miliar, sekarang menurun. Kemudian PAD yang dihasilkan oleh PD Bimex, dalam 1 tahun Rp.15 Juta. Masa hanya Rp. 15 juta,” pungkasnya.
Edi menyarankan, apabila PD Bimex tidak juga mampu memaksimalkan meningkatkan PAD, maka perusahan milik daerah tersebut lebih baik ditutup. Karena masih banyak BUMD lain, seperti PT. Bengkulu Mandiri dan Bank Bengkulu yang bisa dioptimalkan.
“Ini fakta dilapangan, kita sudah melakukan sidak langsung terkait kondisi PD Bimex. Kemudian kontrak Hotel Permata Gading hanya Rp.55,5 Juta, termasuk juga sewa aula, gedung dan aset lainnya dapat dinaikan,” ujar Irwan Eriadi.
Senada dengan Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, juga menyoroti masih minimnya PAD yang dihasilkan oleh BUMD Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dikatakan, Suhaimi Fales, yang paling menyolok adalah penghasilan PAD PD. Bimex, yang dalam 1 tahun hanya mendapatkan Rp.15 juta. Dia pun meminta Pemprov mengevaluasi BUMD tersebut.
“Ada apa dengan PAD yang dihasilkan oleh PD. Bimex? Untuk itu perlu dilakukan audit,” ujar Wan Sui – sapaan akrab Suhaimi Fales.
Begitu juga pandangan Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Gunadi Yunir. Beberapa catatan yang diberikan oleh fraksi ini masih persoalan PAD PD. Bimex dan Bang Bengkulu.
“Saat ini asumsi yang diberikan kepada BUMD Provinsi Bengkulu, optimistis,” ujarnya.
Penulis : Yudi Arisandi
