Ombudsman RI Minta Masyarakat Berperan Aktif

LEBONG, bengkulunews.co.id – Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bengkulu, Herdi Puryanto, SE mengatakan Ombudsman saat ini berupaya mendorong pelayanan dengan dukungan dan peran serta masyarakat. Hal tersebut disampaikan Herdi saat menjadi pemateri dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Antisipasi Konflik Sosial Dalam Rangka Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong.

“Sebelumnya saya akan memperkenalkan Ombudsman adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang didasari oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi tugasnya sudah jelas, namun meski sulit mencapai pelayanan sempurna, minimal layanan prima bisa dicapai,” kata Herdi dalam seminar yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Lebong.

Disampaikan Herdi, peran dan dukungan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat menentukan sehingga terjadi sinergitas. Kegagalan atau penyimpangan pelayanan publik selama ini, menurut dia, tidak hanya dari SDM lembaga pelayanan itu saja, tapi juga dari kurangnya peran serta publik yang terkadang membuka celah penyalahgunaan wewenang.

“Meskipun banyak yang belum mengetahui fungsi dan tugas – tugas dari Ombudsman, kami berharap semangat untuk peningkatan layanan publik dan peran serta publik terus meningkat. Di Provinsi Bengkulu, kami juga membangun komunikasi yang baik dengan beberapa lembaga seperti BPKP Bengkulu, untuk itu kedepan agar keterbukaan informasi bisa kita terapkan bersama,” sambungya.

Lebih jauh Herdi menyebutkan, laporan terkait layanan publik yang dilayangkan ke Ombudsman Bengkulu bervariasi dari laporan pelayanan hingga perceraian pun diterima oleh Ombudsman. Hanya saja, laporan yang masuk masih didominasi layanan pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai wajar karena lembaga/kementerian itu bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Lembaga yang banyak dilaporkan ke ombudsman belum tentu jelek, dan institusi yang tidak banyak dilaporkan juga belum tentu baik. Yang jelas, adanya respon itu positif, ada dinamika, dan itu semua untuk perbaikan pelayanan publik,” demikian Herdi.