Ini 15 Tuntutan SIMBT Pada Pemkab Bengkulu Tengah

Pendemo saat menyampaikan tuntutan dihadapan Sekda Benteng, Muzakir Hamidi

BENGKULU TENGAH, bengkulunews.co.id – Masyarakat Bengkulu Tengah (Benteng) yang mengatasnamakan Simpul Intelektual Masyarakat Bengkulu Tengah (SIMBT), gabungan antara Ormas, OKP, LSM dan mahasiswa serta tokoh pejuang pemekaran peduli terhadap keadaan Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar aksi di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sekira pukul 10.31 WIB, Kamis (13/7/2017).

Dalam aksi ini SIMBT menyampaikan, beberapa pendapat dan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dipimpin Ferry Ramli dan Septi Periyadi ini.

Kordinator Lapangan (Korlap), M. Asromi dalam orasinya, bahwa aksi demo ini dilakukan karena kesal melihat keadaan Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini.

Dirinya menuntut Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, segera memenuhi beberapa tuntutan yang mereka tegaskan. Berikut 15 tuntutan yang disampaikan SIMBT :

1. Menuntut APBD yang transparan yang langsung menyentuh masyarakat Bengkulu Tengah.
2. Menuntut Pemkab Bengkulu Tengah memberikan dasar hukum pelaksanaan mutasi pada tanggal 8 Juli 2017.
3. Menuntut Pemkab Bengkulu Tengah agar memberikan data aset milik daerah.
4. Tindak tegas PNS yang tidak menjalankan tugas sesuai PP 53 tahun 2010.
5. SIMBT menolak keras dan mengencam predikat WTP yang diperoleh Pemkab Bengkulu Tengah 6 kali berturut-turut.
6. Segera menuntaskan pengembalian lahan 30 persen yang merupakan hak masyarakat.
7. Menuntut BPK RI Perwakilan Bengkulu untuk melaksanakan audit terhadap anggaran belanja yang dengan korupsi dari tahun 2012-2016.
8. Hapus praktik jual beli jabatan di BKPSDM.
9. PR perda RDTR di Bappeda yang menelan dana Rp400 juta yang produk hukumnya tidak ada hingga  kini.
10. mendesak DPRD, KPU Benteng dan Partai agar segera PAW anggota Dewan yang berstatus terdakwa serta Setwan agar stop pembayaran gaji.
11. Menuntut pegawai tidak tetap ( PTT ) putra/i Bengkulu Tengah
12. Penempatan Pejabat mengutamakan putra/i Bengkulu Tengah
13. Menuntut Pemkab Bengkulu Tengah agar tidak menindak lanjuti Perda no.08 tahun 2015 tentang jalan khusus batu bara yang tidak bersentuhan dengan masyarakat
14. Kami SIMBT akan menindak lanjuti aksi ini dengan menyampaikan laporan ke Kejati Bengkulu selama kepemimpinan Ferry Ramli
a. Hibah Bansos 2012 – 2016
b. Penyertaan Modal Ke PDAM
c. Pembebasan lahan dua jalur depan kantor Bupati Benteng
d. Pembebasan lahan samping kantor Bupati untuk rumah dinas dan masjid Agung yang melanggar RT/RW dan RDYR dan UU no 24 tahun 2008 tentang pemekaran Bengkulu Tengah.
e. Pematangan lahan kantor Kejari dan Pengadilan
f. Taman Hutan Kota yang tidak berfungsi dan menelan dana sangat besar
g. Pembebesan lahan DENZIPUR
h. Hibah KONI Bengkulu Tengah
i. Hibah PKK Bengkulu Tengah
j. Hibah KNPI Bengkulu Tengah
k. Aset milik pemkab Bengkulu Tengah
15. Kami yang tergabung SIMBT akan mempertanyakan beberapa laporan yang sudah dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu antara lain adalah ;
a. Hibah bansos Bengkulu Tengah
b. Alat Kesehatan (Alkes) Bengkulu Tengah
c. Pematangan Lahan
d. percetakan sawah
e. Pembangunan TPI dan pengadaan bibit ikan di DKP
f. Pengadaan bibit dan pembangunan irigrasi di dinas Pertanian Bengkulu Tengah.

“Apabila pernyataan sikap ini tidak segera ditindaklanjuti dalam waktu 3×24 jam maka SIMBT akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Pemkab Bengkulu Tengah, Muzakir Hamidi, menanggapi dan merespon apa yang di sampaikan para pendemo. Semua pernyataan sikap yang disampaikan kepadanya akan ia laporkan kepada Bupati Bengkulu Tengah. Tetapi pihaknya juga meminta untuk sabar untuk menunggu jawaban dari Pemkab Bengkulu Tengah, jika sudah ada solusi dari Bupati nanti pasti pihaknya akan kabarkan.

“Apapun hasilnya nanti itulah jawaban, karena semua kebijakan berasal dari Bupati,” demikiannya.