Ilustrasi. AI
Beberapa waktu lalu, Bengkulu mendadak tenang. Tak ada antrean di SPBU, tak ada klakson bersahutan, tak ada wajah kusut karena kehabisan bensin. Kota ini seperti baru saja meneguk penenang dosis tinggi.
Tapi jangan salah, ini bukan karena masalah terselesaikan hanya karena Wakil Presiden datang beberapa bulan yang lalu. Entah bagaimana, dalam sekejap semua jeriken seolah lenyap, stok melimpah, dan petugas SPBU melayani dengan senyum selebar baliho penyambutan pejabat.
Namun, seperti efek obat yang cepat habis, ketenangan itu tak bertahan lama. Begitu pesawat kenegaraan tinggal landas, dan bau knalpotnya masih berbekas, antrean panjang kembali menjelma seperti ular besi yang meliuk di depan SPBU. Wajah-wajah tegang muncul lagi — kali ini bukan karena stres kerja, tapi karena takut kehabisan solar.
Lucu, tapi juga getir. Rupanya BBM di Bengkulu punya kepekaan politik tinggi: lancar kalau disorot kamera, macet kalau cuma disorot rakyat.
Kita tidak butuh “penenang” musiman setiap kali ada kunjungan pejabat. Yang kita butuh adalah kebijakan yang benar-benar menyembuhkan. Karena rakyat bukan pasien uji coba, dan Bengkulu bukan panggung sandiwara.
Saya menyebut situasi tersebut sebagai efek penenang, karena setiap kali pejabat tinggi berkunjung, pasokan BBM mendadak lancar. Namun kondisi itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelah kunjungan berakhir, antrean kembali mengular — bahkan hingga ke badan jalan.
Antrean panjang itu seolah melatih kesabaran masyarakat. Bisa dibayangkan: lelah kerja ditambah menunggu sesuatu yang tidak pasti. Sudah menunggu lama, ternyata habis. Banyak masyarakat bahkan menunda mencari nafkah karena tidak adanya BBM — api dari sumber kehidupan masyarakat.
Respons Pemerintah Provinsi Bengkulu hari ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah saling lempar tanggung jawab dengan pihak Pertamina, seolah cukup dengan meminta maaf. Padahal, yang kami butuh bukan tindakan unfaedah seperti itu. Yang kami butuh adalah pengusutan tuntas masalah kelangkaan BBM ini — sampai tuntas, tas, tass!
Kita, selaku mahasiswa, masyarakat, dan terkhusus kader Himpunan Mahasiswa Islam, harus bekerja sama mengawal agar Pemerintah Bengkulu segera menyelesaikan permasalahan BBM yang kembali langka ini. Dengan kejadian yang sangat mencekam masyarakat ini, kami, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah, mengecam keras ketidakseriusan dan lemahnya respons pemerintah yang tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai pemimpin. Kami akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan untuk menyelesaikan krisis BBM di Bumi Rafflesia ini.
Penulis : Ade Kelpin Saputra/Ketua umum HMI Komisariat Uin syariah
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!