Dianggap Tak ‘Becus’, Kadis Dikbud Disarankan Mundur

KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Belum jelasnya pencairan honor Guru Bantu Daerah (GBD) tingkat SMA/SMK se-Provinsi Bengkulu, membuat anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu. Sehingga dari Komisi IV meminta agar Kepala Dikbud, diminta untuk mundur dari jabatannya.

”Kondisi ini sampai terjadi karena Dikbud tidak cekatan. Masa sejak Januari hingga Mei kejelasan kapan honor GBD dicairkan tidak ada kepastian. Jadi, patut dipertanyakan kinerja pimpinannya. Kalau memang tidak sanggup menyelesaikan persoalan GBD ini, mudur saja,” kata anggota Komisi IV DPRD Provinsi, Seption Muhady, Rabu (17/5/2017).

Seption prihatin, dengan kondisi GBD saat ini sejak SMA/SMK diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

”Jika satu atau dua bulan mungkin bisa dimaklumi. Tapi, inikan sudah memasuki bulan kelima tahun ini,” sampai Seption.

”Ironisnya, kepastian juga tidak kunjung ada. Ini sama saja Dikbud terkesan tidak menghargai pengabdian para GBD yang berperan dalam mencerdaskan anak bangsa,” tegas Seption.

Menurut Politisi PKB ini, jika memang alasannya lantaran SK belum ditandantangani Gubernur Bengkulu, seharusnya Dikbud mengejar dan mencari tahu sudah sejauh mana proses SK itu.

”Kalau seperti ini terkesan menunggu durian jatuh saja. Kemudian Kadis itu seharusnya jangan sibuk Dinas Luar (DL) terus, dalam artian fokuskan-lah membangun daerah kita ini,” sampai Seption.

Ditambahkan anggota Komisi IV DPRD lainnya, Raharjo Sudiro. Ia menyampaikan, dari informasi yang diterima pihaknya, ada 2 pimpinan OPD lingkungan Setdaprov yang ditegur Gubernur Bengkulu.

”Karena kerap berada di luar Bengkulu. Mereka ditegur lantaran sering berada di Jakarta. Dengan fakta ini jika Kadis Dikbud sering berada di Jakarta, bagaimana persoalan SK GBD bisa dirampungkan,” Raharjo.