Dewan ”Jewer” Pemprov Bengkulu
KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan sekretariat daerah provinsi (setdaprov) Bengkulu, oleh Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, menuai kritik atau ”jewer” dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu.
Pasalnya, pelantikan tersebut dianggap bermasalah karena ada satu pejabat dilantik, dengan dua jabatan yang berbeda serta melantik pejabat yang telah pensiun untuk mengisi jabatan definitif.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu fraksi Golkar, Mulyadi Usman mengatakan, ada keteledoran yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam mengelola data pelantikan.
”Ini kecerobohan yang dilakukan pemerintah, yang tidak merevisi terlebih dahulu sebelum melantik,” kata Mulyadi, saat diwawancarai dikantornya, Kamis (4/5/2017).
Dirinya menegaskan, pemerintah harus menjelaskan terkait keteledoran ini sebelum meluas dikalangan publik.
”Pelantikan ini diekspose oleh media dan dikonsumsi oleh publik. Jadi, pemerintah harus mengklarifikasi hal ini sebelum menimbulkan asumsi negatif dikalangan publik,” tegasnya.
Mulyadi mengatakan, pihaknya tidak sepenuhnya menyalahkan pemprov Bengkulu atas permasalahan ini, karena Gubernur hanya melantik. Tapi, yang disoroti adalah kinerja yang dilakukan Baperjakat.
”Saya rasa ini kerja yang dilakukan oleh Baper zakat yang tidak benar, yang tidak teliti dalam bekerja,” ujar Mulyadi.
Kedepannya, kata dia, pihanya berharap Gubernur lebih teliti dalam melantik pejabat-pejabat yang akan mengisi posisi strategis dalam menunjang kinerjanya, dalam menjalankan roda pemerintahan.
”Setiap apa yang dilakukan Gubernur akan disoroti oleh publik. Dan saya harap Gubernur lebih teliti dalam mengambil kebijakan terlebih mengenai pelantikan ini,” tutup Mulyadi.
