Staf Kepresidenan Sebut Masalah Sengketa Lahan di Bengkulu Cukup Tinggi
BENGKULU – Anggota Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP-RI), Irhas Asmadi menyebutkan, masalah sengketa lahan di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Hal ini disampaikan Irhas saat membahas penyelesaian konflik agraria bersama pemerintah Provinsi Bengkulu, Jumat (23/3/2018).
“Permasalahan sengketa lahan di Provinsi Bengkulu ini memang cukup tinggi, dan sudah ada satu orang dari Seluma yang datang langsung guna menemui Staff Kepresidenan dan sudah beraudensi dengan kami,” ujarnya,
Irhas menambahkan, staf kepresidenan menerima aduan dari warga terkait konflik warga Kabupaten Seluma dengan salah satu Perusahaan Perkebunan yaitu PT. Srikandi Inti Lestasi (SIL) pada akhir 2017 lalu. Aduan yang sama juga datanag dari warga Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
Walaupun demikian, pemerintah pusat melalui TPPKA akan menyelesaikan hal tersebut dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
“Atas arahan dan perintah Presiden bahwa jikalau ada pengaduan yang datang langsung ke Staff Kepresidenan, wajib bagi kami untuk turun lapangan guna mengkonfirmasi permasalahannya untuk diselesaikan,” kata Irhas.
Disisi lain, Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, potensi konflik agraria ini terjadi di tiga Kabupaten. Yakni Kabupaten Seluma, Kaur dan Bengkulu Tengah. Pemerintah provinsi, lanjut Hamka, akan berupaya menyelesaikan konflik melalui pembentukan Tim Penyelesaian Khusus Konflik Agraria.
“Kita ada tim penyelesaian tapi khusus sengketa sosial. Dipelajari dengan pihak KSP maupun dari organisasi kemasyarakatan tadi memang tidak mengena, jadi harus ada tim khusus untuk menangani konflik agrarian, sembari menunggu Penerbitan Perpres terkait konflik ini,” papar Hamka.
