Pemerintah Cuma Larang Ekspor RBD Bukan CPO, Ini Perbedaanya

Ilustrasi. Foto, Dok.BN

Terbit : April 26, 2022 - Penulis : Alwin Feraro - Kategori : Ekonomi

BENGKULU – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meluruskan bahwa pelarangan ekspor bukan untuk crude palm oil (CPO) tetapi refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein atau bahan baku minyak goreng.

“Presiden bukan melarang ekspor CPO, tetapi melarang bahan baku minyak goreng (RBD palm olein). Itu yang dilarang untuk diekspor, sementara produk turunan dari TBS itu kan banyak, jadi bukan CPO-nya yang dilarang,” jelas Gubernur Rohidin, Selasa (26/4/2022).

Menurut Rohidin, pabrik tidak seharusnya menurunkan harga TBS secara sepihak karena CPO tidak dilarang untuk dilakukan ekspor, melainkan RDB palm olein yakni bahan baku minyak goreng. Gubernur Rohidin mengungkapkan telah mendapatkan edaran dari Dirjen Perkebunan terkait hal ini.

“Pabrik harus mematuhi kesepakatan harga TBS yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan tim penetapan harga TBS pada tingkat provinsi Bengkulu,” minta Gubernur.

Keduanya ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Crude Palm Oil (CPO) adalah Minyak kelapa sawit mentah/minyak makan kelapa sawit. Sedangkan RBD palm olein adalah produk kelapa sawit yang telah melalui proses pengolahan.

Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) adalah CPO yang telah mengalami proses pemucatan, penghilangan asam lemak bebas dan bau. Ini adalah produk hasil rafinasi dan fraksinasi Crude Palm Oil (CPO) yang digunakan sebagai minyak goreng.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonimian Musdhalifah Machmud menyatakan pemerintah akan tetap mengizinkan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

Menurutnya, larangan diberlakukan demi menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri supayanya harganya bisa turun kembali.

Meski demikian tambahnya, pemerintah akan secara ketat memantau pasokan CPO dalam negeri yang digunakan sebagai bahan baku RBD palm olein.