BENGKULU – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Melawan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin (2/6/2025).
Aksi ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi 100 hari kerja Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, khususnya terkait kebijakan opsen pajak serta pernyataannya yang dianggap mencederai gerakan mahasiswa.
Ketua Umum PW KAMMI Bengkulu, Riki Pratama Putra, selaku perwakilan aliansi, menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan mengkritisi program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur selama 100 hari masa jabatan.
“Masih banyak persoalan di Bengkulu yang belum tuntas. Termasuk janji-janji politik yang belum ada wujud realisasinya,” ungkap Riki dalam orasinya.
Salah satu tuntutan utama massa aksi adalah agar Gubernur segera menerbitkan Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK) untuk menunda pemberlakuan opsen pajak yang menyebabkan lonjakan pajak kendaraan. Menurut Riki, kebijakan tersebut memberatkan masyarakat dan perlu dikaji ulang.
“Setidaknya, melalui SE atau SK tersebut, masyarakat bisa mendapatkan keringanan berupa diskon pajak kendaraan. Di saat yang sama, Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) juga harus direvisi,” tegasnya.
Riki juga menyoroti pernyataan Gubernur Helmi Hasan yang sebelumnya dinilai melecehkan gerakan mahasiswa. Ia mendesak agar Gubernur meminta maaf secara terbuka dalam kurun waktu tiga hari ke depan dan bersedia berdialog langsung dengan mahasiswa.
“Pernyataan yang menyebut gerakan mahasiswa sebagai ‘sumpah serapah’ adalah bentuk penghinaan. Kami minta klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka,” tegasnya lagi.
Aliansi juga menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu dekat, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
Sayangnya, Gubernur Helmi Hasan tidak hadir menemui massa. Aksi hanya direspons oleh Wakil Gubernur Mian, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur.
Mian menyampaikan bahwa sebagai Plh, ia tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis secara sepihak. Namun, ia berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan massa kepada Gubernur secara langsung.
“Saya hadir dengan itikad baik dan akan menyampaikan semua aspirasi ini kepada Gubernur Helmi Hasan,” ujar Mian.
Tidak ada komentar.