Logo

Realisasi Anggaran Lima OPD di Kota Bengkulu Rendah

Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan 1 tahun anggaran 2018, Kota Bengkulu

Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan 1 tahun anggaran 2018, Kota Bengkulu

KOTA BENGKULU – Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan 1 tahun anggaran 2018, Senin (23/4/2018). Kegiatan evaluasi tersebut diikuti tak kurang 41 OPD di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam evaluasi, PLT Asisten II, Matriyani Amran menjelaskan, dari 41 OPD, masih ada beberapa OPD yang berlabel merah, mengartikan bahwa OPD tersebut masih minim pencapaian realisasinya, sedangkan OPD yang berlabel hijau menunjukkan bahwa penganggaran mereka sudah bisa direalisasikan.

“Ada dua OPD yang masih berlebel merah, dimohon OPD ini bisa berlari untuk mengejar ketinggalan ini,” ucap Matriyani.

Berdasarkan data, lima OPD yang menempati realisasi anggaran terendah ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu 4,21%, Dinas Kependudukan dan Capil (Dukcapil) 5,00%, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5,48%, Dinas Kominfo dan Persandian kota Bengkulu 5,57%, dan dinas Pariwisata Kota Bengkulu 5,68%.

BPBD memiliki realisasi anggaran terendah, menurut Matriyani BPBD kemungkinan memiliki beberapa kegiatan yang belum terealisasikan, dan berharap pada triwulan kedua, BPBD bisa mengejar ketertinggalannya.

“BPBD mungkin ada kegiatan tertentu yang belum bisa direalisasikan, triwulan II mereka harus capai itu, nanti sebagai bahan evaluasi, kita akan ingatkan OPD tersebut,” jelas Matriyani.

Sementara itu, 5 OPD dengan capaian realisasi tertinggi, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota 31,68%, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Damkar) kota 25,61%, Dinas Kepemudaan dan OR kota 24,63%, Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu 23,53%, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). kota 23,17%.

Kendati demikian, realisasi anggaran triwulan 1 ditafsir sudah memenuhi target. Dimana sebelumnya, target hanya 10%, kini mencapai 11,77%. Hal ini tentu saja menjadi cambuk bagi OPD untuk tidak berpuas diri, dan wajib meningkatkan kinerja untuk realisasi triwulan II, agar bisa melebihi 50%.