Lima Miliar untuk Enggano Dikucurkan

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar lima miliar untuk mendukung kebutuhan masyarakat Pulau Enggano. Anggaran tersebut berasal dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan akan digunakan untuk berbagai keperluan mendesak di wilayah terluar tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (2/7).

“Camat Enggano meminta beasiswa untuk siswa dan mahasiswa asal Enggano. Kita juga alokasikan anggaran untuk transportasi gratis menggunakan kapal selama alur pelabuhan belum normal,” ujar Gubernur Helmi.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk bantuan sembako, serta dukungan operasional lainnya guna menjaga konektivitas dan kestabilan ekonomi warga Enggano yang terdampak akibat gangguan akses logistik.

Selain menurunkan anggaran lima miliar untuk Enggano, Gubernur Helmi juga meminta perhatian serius Kemenko terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025. Dalam pertemuan itu, gubernur menyampaikan beberapa permintaan. Diantaranya:

– Penambahan frekuensi penerbangan ke Enggano dari 2 kali menjadi 4 kali seminggu.
– Penambahan pasokan BBM agar listrik di Enggano dapat menyala penuh selama 24 jam.
– Pengerahan kendaraan dinas kementerian/lembaga, seperti pesawat atau kapal dari Basarnas, TNI AL, atau instansi lain untuk menjangkau Enggano secara lebih rutin.

“Pasokan BBM harus ditambah, karena saat ini listrik di Enggano hanya menyala 12 jam. Kita juga harapkan lembaga yang punya pesawat seperti TNI AU atau Basarnas bisa diarahkan ke Enggano,” tegas Helmi.

Ia juga menekankan pentingnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga, mengingat terganggunya jalur distribusi menyebabkan kesulitan ekonomi di masyarakat. Untuk layanan internet, Gubernur menyebut hanya Desa Banjarsari yang masih menghadapi kendala sinyal.

Langkah cepat Gubernur Helmi mendapat apresiasi dari Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko, Odo R.M. Manuhutu. Menurutnya, inisiatif Pemprov Bengkulu sangat membantu pemerintah pusat dalam mempercepat respons terhadap kondisi di Enggano.

“Kami sangat senang karena Gubernur Bengkulu sudah siap dengan anggaran, jadi kami tinggal menambahkan saja apa yang dibutuhkan,” ujar Odo.

Ia memastikan pihak Kemenko akan segera menggelar rapat teknis dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait guna menindaklanjuti permintaan Gubernur Bengkulu.

“Untuk BLT dan penambahan supply BBM akan segera kami koordinasikan agar bisa dieksekusi dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Permasalahan Enggano Jangan Dipolitisir

Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, Ana Tasia Pase, meminta agar persoalan di Pulau Enggano tidak dipolitisasi. Menurutnya, berbagai pemberitaan yang menyudutkan Pemprov Bengkulu tidak mencerminkan fakta di lapangan.

“Ada beberapa pihak yang menyatakan Pemprov Bengkulu tidak bekerja. Padahal faktanya, sejak awal menjabat, Gubernur Helmi Hasan sudah bergerak cepat mengentaskan persoalan ini,” tegas Ana, Rabu (2/7).

Ana menjelaskan, begitu dilantik, Gubernur Helmi langsung memanggil pihak Pelindo untuk menyelesaikan pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai yang menjadi titik krusial akses logistik ke Enggano. Bahkan, gubernur telah melakukan kunjungan langsung ke kantor pusat Pelindo dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mempercepat proses pengerukan.

“Permasalahan ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan, karena melibatkan banyak instansi dan kementerian,” ujarnya.

Berbagai langkah konkret sudah dilakukan, lanjut Ana. Salah satunya adalah desakan gubernur kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akhirnya mengirimkan kapal Orca berkapasitas 100 orang untuk melayani perjalanan warga Enggano ke Kota Bengkulu.

Tak hanya itu, Gubernur Helmi juga tengah melobi agar KKP dapat menurunkan pesawat ke Bengkulu. Tujuannya agar semua kementerian dan lembaga bisa lebih mudah menjangkau Pulau Enggano dalam kunjungan kerja maupun misi kemanusiaan.

“Gubernur terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat. Hasilnya juga sudah mulai terlihat, seperti bantuan dari Kementerian Sosial untuk pembangunan lumbung bencana, serta program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP,” jelas Ana.

Puncaknya, Presiden Prabowo pada 24 Juni 2025 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang secara khusus menangani persoalan Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.

Menindaklanjuti hal itu, Gubernur Helmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

Tak berhenti di sana, Gubernur juga menggelar rapat koordinasi bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri di Kantor Gubernur Bengkulu. Rapat tersebut dihadiri pula secara daring oleh Camat Enggano, para kepala desa, mahasiswa KKN dari UGM dan UNIB yang berada langsung di lokasi.

“Mereka yang berada di Enggano menyatakan secara tegas bahwa tidak ada kelaparan di Enggano,” tambah Ana.

“Pertamina juga memastikan bila stok BBM di Enggano juga aman,” imbuhnya.

Beberapa hari lalu, lanjutnya, Gubernur Helmi Hasan juga telah meninjau langsung proses pengerukan alur yang kini sedang berlangsung. Menurut Pelindo, pengerjaan telah dimaksimalkan meski tantangannya berat akibat gelombang laut.

“Kita tunggu saja janji Pelindo untuk menyelesaikan pengerukan alur secepatnya. Tapi yang jelas, semua langkah sedang dan terus dilakukan,” tutup Ana.