Wagub Mian saat meninjau lokasi rencana pembangunan kantor penghubung di Desa Apoho
BENGKULU – Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu, didampingi Ketua Forum Kepala Desa Apoho dan Camat Enggano, meninjau lokasi rencana pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Bengkulu di Desa Apoho, Pulau Enggano, pada Jumat (11/7). Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian aktivitas wakil gubernur sejak tiba di Pulau Enggano.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur, lokasinya strategis untuk kantor penghubung provinsi. Kita sudah mendapatkan SKT-nya dari Pak Camat Enggano dan Pak Kades Apoho,” ujar Mian.
Adapun lahan yang direncanakan untuk pembangunan kantor penghubung tersebut memiliki luas 17 x 23 meter, dengan kondisi tanah yang dinilai cukup kuat untuk didirikan bangunan kantor.
Selain itu, lokasi lahan berada tidak jauh dari masjid dan permukiman warga, sehingga diharapkan para kepala daerah yang berkantor di lokasi ini nantinya dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Wakil Gubernur Mian optimistis pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Bengkulu di Desa Apoho ini akan segera direalisasikan. Ia menyebutkan bahwa pembangunan direncanakan akan dimulai pada tahun 2026.
“Kita beri rekomendasi kepada Pak Gubernur agar segera dibangun pada tahun 2026. Yawahika,” pungkasnya
Enggano Dapat Jatah Sawah Baru Rp25 Miliar
Program Pembangunan Enggano juga akan dimulai dari Program Cetak Sawah Baru dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dari hasil audiensi tersebut, Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi lahan untuk cetak sawah baru seluas 2.000 hektare.
Wakil Gubernur Mian menjelaskan bahwa dari total tersebut, Pulau Enggano turut mendapatkan bagian, khususnya di Desa Banjar Sari. Lahan tersebut akan segera dimanfaatkan untuk program cetak sawah yang didanai melalui Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Terobosan Bapak Gubernur Helmi Hasan dalam audiensi bersama Kementerian Pertanian membuahkan hasil. Alhamdulillah, program cetak sawah ini memperoleh DIPA senilai hampir Rp78 miliar, dan untuk Enggano dialokasikan sekitar 30 persen atau Rp25 miliar,” ungkap Mian.
Program ini juga akan melibatkan unsur TNI dan Polri sebagai bagian dari sinergi pembangunan wilayah perbatasan. Peluncuran resmi program tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh Gubernur Helmi Hasan dan Komandan Korem (Danrem). Sejumlah alat berat, termasuk ekskavator, telah mulai bekerja di lapangan.
“Nanti akan dilaunching oleh Pak Gubernur di minggu ketiga bulan Juli bersama Pak Danrem. Ekskavatornya sudah mulai bekerja untuk mendukung proses cetak sawah,” tambah Mian.
Sementara itu, Kepala Desa Banjar Sari, Susanto, menyampaikan bahwa saat ini desanya memiliki total 80 hektare lahan persawahan, dengan sekitar 60 hektare yang telah diolah dan siap panen.
“Kami punya tiga areal persawahan seluas 80 hektare, dan yang sudah diolah sekitar 60 hektare. Ke depan, kami akan maksimalkan agar bisa panen tiga kali setahun. Saat ini, kami baru panen dua kali,” jelas Susanto.
Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan warga Enggano secara umum.
Bedah Rumah untuk Korban Banjir
Program Pembangunan Enggano lainnya berupa bedah rumah untuk korban banjir. Keputusan ini diambil usai Wakil Gubernur Mian bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Staf Khusus dari Kementerian Dalam Negeri, didampingi Camat Enggano berdialog dengan warga di Desa Trans Malakoni.
“Hari ini saya bersama sejumlah pejabat dan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri menjalankan perintah Pak Gubernur untuk memetakan permasalahan pasca upaya bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta unsur TNI/Polri, dalam mengatasi kondisi Pulau Enggano yang sempat macet selama lebih dari tiga bulan akibat pendangkalan alur pelayaran,” ungkap Mian.
Pemetaan permasalahan ini akan menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai dasar percepatan pembangunan di Pulau Enggano.
Dalam dialog tersebut, salah satu warga, Widodo (46), menyampaikan keluhannya mengenai kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya yang kerap terdampak banjir akibat keberadaan rawa yang berdekatan dengan permukiman.
“Rumah saya sering kebanjiran, Pak, karena dekat dengan rawa. Saya sudah delapan tahun tinggal di sini. Kalau bisa, mohon kami dimasukkan dalam program bedah rumah sebagai prioritas,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Mian menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menjalin kolaborasi dengan Baznas untuk membangun rumah layak huni di Pulau Enggano.
“Masalah rumah tidak layak huni memang menjadi catatan kami. Ada program pembangunan 10 unit rumah layak huni di Pulau Enggano. Kalau nantinya masih ada yang belum terakomodasi, kita tetap akan berupaya memperbaiki kondisi permukiman masyarakat secara bertahap,” tutup Mian.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!