Sepanjang tahun 2025, Provinsi Bengkulu dihadapkan pada sejumlah peristiwa besar bernuansa negatif yang berdampak luas terhadap pemerintahan, infrastruktur, keamanan, serta kehidupan sosial masyarakat. Peristiwa tersebut mencakup penindakan masif kasus korupsi, bencana gempa bumi, serta krisis transportasi laut akibat pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai yang menyebabkan Pulau Enggano terisolasi dalam waktu lama.
Gelombang Penindakan Kasus Korupsi
Sejak awal Januari 2025, aparat penegak hukum di Bengkulu mulai mengungkap dan menindak sejumlah perkara korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan swasta. Penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu, kejaksaan negeri di kabupaten/kota, serta Polda Bengkulu.
Hingga Juli 2025, Kejati Bengkulu mencatat telah menahan lebih dari 30 tersangka kasus korupsi. Para tersangka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), mantan pejabat daerah, perangkat desa, hingga pihak swasta dan kontraktor pelaksana proyek.
Perkara-perkara tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Seluma, Bengkulu Utara, dan Mukomuko. Jenis tindak pidana korupsi yang ditangani meliputi perjalanan dinas fiktif (SPPD fiktif), penyimpangan pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan dana desa, hingga korupsi di sektor pertambangan batu bara.
Dalam keterangan resminya, Kejati Bengkulu menyebut kerugian negara ditaksir mencapai triliunan rupiah, dengan proses penelusuran dan penyitaan aset masih berlangsung hingga akhir tahun.
Pada Desember 2025, Kejati Bengkulu melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Bengkulu–Taba Penanjung ke pengadilan. Dalam perkara tersebut, empat tersangka ditetapkan dan ditahan. Sepanjang tahun yang sama, penyidikan juga dilakukan terhadap sejumlah kasus tambang yang mengungkap praktik penambangan ilegal dan kerusakan lingkungan.
Pulau Enggano Terisolasi Akibat Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai
Krisis transportasi laut terjadi sejak Maret 2025, ketika alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, mengalami pendangkalan parah. Kondisi tersebut menghambat kapal feri dan kapal logistik untuk bersandar, sehingga jalur utama penghubung ke Pulau Enggano terganggu.
Akibat pendangkalan tersebut, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, mengalami keterisolasian selama sekitar empat bulan. Lebih dari 4.000 warga terdampak langsung oleh terhambatnya distribusi bahan pangan, bahan bakar minyak, serta obat-obatan. Aktivitas ekonomi warga, terutama di sektor pertanian dan perikanan, turut terganggu karena hasil produksi tidak dapat dikirim ke daratan Bengkulu.
Pemerintah daerah menyatakan bahwa transportasi laut merupakan satu-satunya jalur utama bagi masyarakat Enggano untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi logistik.
Pada Juni 2025, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat penanganan krisis Enggano. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Pelindo bersama instansi teknis mulai melakukan pengerukan darurat. Pada Juli 2025, akses pelayaran dinyatakan mulai pulih secara terbatas, meski operasional pelabuhan belum sepenuhnya normal.
Gempa Bumi Kuat Mengguncang Bengkulu
Pada 23 Mei 2025 dini hari, gempa bumi berkekuatan lebih dari magnitudo 6 mengguncang wilayah Bengkulu. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di lepas pantai barat daya Bengkulu, dengan kedalaman dangkal hingga menengah. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
Getaran gempa dirasakan kuat di sejumlah wilayah, termasuk Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Seluma. Dampak gempa menyebabkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari retak dinding hingga kerusakan berat. Sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, masjid, dan kantor pemerintahan juga mengalami kerusakan struktural.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan status tanggap darurat pada 23–30 Mei 2025. Selama masa tersebut, BPBD bersama instansi terkait melakukan pendataan kerusakan, penyaluran bantuan, serta penanganan darurat bagi warga terdampak. Tidak terdapat laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Sepanjang 2025, BMKG juga mencatat ratusan aktivitas gempa bumi di wilayah Bengkulu dan sekitarnya, terutama di kawasan perairan dekat Pulau Enggano.
Tingginya Angka Kriminalitas Sepanjang Tahun
Berdasarkan rilis akhir tahun Polda Bengkulu, aparat kepolisian menangani lebih dari 2.000 perkara pidana sepanjang Januari hingga Desember 2025. Jumlah tersebut mencakup perkara yang terjadi di wilayah kota maupun kabupaten.
Jenis kejahatan yang paling banyak ditangani antara lain pencurian dengan kekerasan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak pidana narkotika, serta penipuan dan penggelapan. Polda Bengkulu menyebut 2025 sebagai tahun dengan beban perkara tinggi, seiring meningkatnya aktivitas penegakan hukum.
Selama tahun berjalan, kepolisian juga beberapa kali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus di berbagai wilayah Bengkulu.
Ratusan Aduan Pelayanan Publik
Sepanjang 2025, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu menerima lebih dari 200 laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dan buruknya pelayanan publik.
Aduan terbanyak berasal dari sektor pendidikan, khususnya penerimaan peserta didik, diikuti keluhan mengenai listrik dan distribusi BBM, administrasi kependudukan, serta pelayanan transportasi dan infrastruktur. Ombudsman mencatat bahwa sejumlah aduan meningkat pada periode krisis, terutama saat terjadinya isolasi Pulau Enggano dan pascagempa bumi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!