PT. SMI Siap Kucurkan Dana untuk Bengkulu
KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), siap mengucurkan dana untuk pembangunan Provinsi Bengkulu, terkhusus pembangunan infrastruktur.
Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, menurut rencana perusahaan pembiayaan bergerak dibidang infrastruktur tersebut, bakal memberikan pinjaman uang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, tidak kurang dari Rp200 Miliar.
Hal ini disampaikan Kepala Divisi Pembiayaan, PT. SMI, Eri Agusta Hartito, saat ditemui usai sosialisasi PT SMI sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah indoensia, Selasa (9/5/2017).
”Kita sudah mereview APBD Provinsi Bengkulu, termasuk juga 10 Kabupaten dan Kota. Rata-rata sumber pendapatan disini masih mengandalkan dana pusat. Memang sejauh ini di Provinsi Bengkulu, baru Kabupaten Kepahiang yang memberikan signal,” kata Eri.
”Kalau melihat dari APBD Kabupaten Kepahiang saat ini, kita bisa memberikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur maksimal Rp 200 Miliar pada Kepahiang,” sambung Eri.
Dalam pembiayaan ini, terang Eri, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota langsung diberikan pembiayaan berupa uang, dimana uang tersebut akan dimasukkan dalam APBD.
”Pengelolaan uang tersebut, kewenangan penuh pemerintah. Kita disini hanya menyetujui pinjaman saja, kalau dari sisi project yang dibangun, kita tidak ikut,” jelas Eri.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar menyampaikan, dari 10 kabupaten/kota termasuk Pemprov Bengkulu baru Pemkab Kepahiang, yang memberikan respon dan ditanggapi positif oleh PT. SMI.
”PT. SMI sengaja kita bawa ke sini, sebagai alternatif sumber pembiayaan selain DAK dan DAU. Saya berharap legislatif turut memberikan dukungan,” sampai Anarulita.
”Sebab dalam kerjasama dengan PT. SMI ini bukan hanya eksekutif yang beperan besar, tetapi juga legeslatif masing-masing daerah,” ujar dia.
Dilain pihak, Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid, belum bisa memastikan bakal menerima sumber pembiayaan itu. Alasannya, kata dia, tawaran pinjaman ini harus dikaji lebih dalam lagi bersama DPRD Kepahiang.
”Banyak kajian yang dilakukan, seperti kemampuan daerah. Terutama untuk mengembalikan pembiayaan itu. Kemudian kita juga harus bicarakan dan libatkan juga DPRD,” demikian Hidayatullah.
