BENGKULU – Sejumlah petani melakukan protes di simpang lima Ratu Samban, Kota Bengkulu, Jumat (23/09/2022). Keributan tak dapat dihindari saat para petani ini berhadapan dengan para penguasa.
Kejadian ini hanyalah aksi teatrikal yang dipertontonkan oleh Koalisi Bela Petani sebagai bentuk empati terhadap nasib ribuan petani yang terabaikan dalam posisi mereka sebagai Penjaga Tatanan Negeri Indonesia (PETANI).
“Ini merupakan aksi gabungan beberapa elemen yang menyatakan sikap untuk peduli dan bersolidaritas dengan nasib petani hari ini. Selain BBM mengakibatkan munculnya masalah baru di petani, ternyata di Bengkulu terdapat permasalahan konflik Agraria yang juga mesti segera diselesaikan oleh pemerintah,” kata Koordinator Aksi, Meiko pada Bengkulunews.co.id Jum’at (23/09/22) pagi.
Ia menuturkan setidaknya ada 1.879 orang petani yang tersebar di Provinsi Bengkulu, berjuang dan berhadapan dengan konflik agraria setiap harinya.
“Belum lepas dengan itu, Presiden Ir Joko Widodo mengumumkan kenaikan BBM. Kelompok yang juga paling berdampak adalah petani, yang menyebabkan seluruh bahan pangan naik. Akan tetapi nilai jual hasil produksi kami tidak naik, bahkan dibeli murah,” tambahnya.
Treatikal tersebut menggambarkan para petani yang mengeluh dengan kenaikan harga barang. Cerita berlanjut perihal lahan yang mereka miliki saat ini, bagaimana kondisi dan situasinya.
Saat membajak lahannya para oligarki datang dan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik mereka, padahal jelas para petani memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan lahan tersebut.
Para oligarki diusir oleh para petani, tidak terima dengan hal tersebut mereka menggunakan pihak petinggi untuk menindas mereka. Pihak keamanan, pejabat, pengusaha, serta preman dikendalikan oleh para Oligarki untuk mencapai tujuan mereka.
Sehingga saat ini para petani menjadi korban dari keganasan tersebut, sudah tidak ada lagi lahan untuk mereka menanam. Tumbuhan yang diletakkan pada aspal pinggir jalan simpang lima menandakan petani sudah tidak lagi memiliki lahan.
Setelah treatikal selesai mereka melanjutkan membaca puisi dan poin tuntutan. Korlap Koalisi Bela Petani, Dimas mengatakan ada lima poin tuntutan yang disampaikan dalam treatikal tersebut yang pertama mereka menolak secara tegas kenaikan harga bbm.
“Dan mendesak pemerintah khususnya presiden Jokowi untuk segera membatalkan kenaikan harga bbm tersebut,” kata Dimas.
Kedua mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk interaksi dengan oligarki yang mengendalikan sistem ataupun mempengaruhi kebijakan publik di negara Indonesia, sehingga berujung pada penindasan rakyat.
Ketiga meminta pemerintah untuk berani secara tegas menghentikan segala izin korporat yang sedang bermasalah, maupun mereka yang menindas dan menyerang rakyat sehingga menelan korban.
Keempat mereka meminta pemerintah untuk menuntaskan segala bentuk konflik agrarian yang terjadi di seluruh Indonesia dan berpihak kepada rakyat.
Kelima mendesak pemerintah untuk menjamin pertumbuhan petani yakni kesejahteraan mereka, khususnya pada akses pupuk, akses ruang hidup dan penghidupan lainnya.
“Lalu secara tegas kami nyatakan apabila presiden tidak mampu menyelesaikan segala bentuk kesengsaran kepada petani atau tidak mampu membatalkan kenaikan harga bbm, kami minta presiden Jokowi turun secara hormat dari jabatannya. Secara tegas kami sampaikan,” demikian Dimas.
