Perbaikan Jalan di Bengkulu Terhambat
KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Semua jalan di Provinsi Bengkulu nyatanya belum terpetakan dengan baik. Masih banyak jalan di Provinsi Bengkulu dengan status jalannya yang belum jelas sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi dengan data jalan dengan data di pemerintah pusat. Hal ini penting terkait wewenang untuk melakukan penindakan atas laporan jalan yang rusak dari masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bengkulu H Ridwan Mukti, bahwa jalan di Provinsi Bengkulu sebenarnya bisa terpetakan secara baik agar pembangunan jalan lebih lancar dilakukan.
“Kita harus lakukan pemetaan jalan harus jelas antara jalan provinsi, Kota, dan kabupaten. Jangan ada lagi laporan dari masyarakat jalannya rusak status jalannya tidak jelas,” ujarnya usai Rapat koordinasi pemetaan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota wilayah Provinsi Bengkulu di Hotel Splash, Senin (10/4/2017) sore.
Ditambahkan Gubernur, harus jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap jalan tersebut baik jalan Nasional yang menjadi tugas dinas Pekerjaan Umum (PU) Pusat, jalan provinsi menjadi tugas PU Provinsi, jalan kota menjadi tugas dinas PUPR Kota, serta jalan kabupaten yang menjadi tugas dinas PU Kabupaten.
“Jadi dengan jelasnya siapa yang bertanggung jawab terhadap jalan jangan sampai ada lagi jalan provinsi, kabupaten atau kota dijadikan unsur politik pada saat pilkada,” sambungnya.
Dijelaskannya, hal ini merupakan langkah awal untuk merespon keluhan dan pengaduan masyarakat. sehingga saat ada keluhan maka akan langsung diketahui itu jalan Nasional, Provinsi, Kota atau Kabupaten.
“Langkah ini penting untuk merespon pengaduan masyarakat agar segera diketahui jalan yang dikeluhkan tersebut adalah tanggung jawab siapa,” jelasnya.
Diakuinya pemerintah pusat memiliki data kondisi jalan nasional di Provinsi Bengkulu yang 95% berkategori baik. Hal ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan sehingga perlu dilakukan koreksi ke kementerian PUPR di Jakarta.
“Contohnya, jalan dari Lampung ke Tanjung Karang dan ke Krui masih mulus tetapi mulai masuk ke daerah Bintuhan, Kaur dan seterusnya rusak berat. Pemerintah pusat tidak mengetahui jalan nasional rusak,” tuturnya.
Dijelaskannya, bila jalan di Provinsi Bengkulu sudah terpetakan semua, maka jalan di Provinsi Bengkulu dapat segera diprogramkan untuk segera diperbaiki dan dibangun kalau mengalami kerusakan.
“Jadi bila ada yang bertanya kapan jalan tersebut dibangun maka bisa dijelaskan bahwa sudah di pogramkan dan hanya menunggu waktu untuk di perbaiki,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu masih minim. Idealnya dana yang diperlukan adalah Rp 3 sampai Rp5 Triliun pertahunnya sedangkan setiap tahun anggaran jalan di Provinsi Bengkulu hanya Rp 100 sampai Rp 200 miliar.
“Dana untuk pembangunan jalan di Bengkulu masih sangat minim, belum lagi di tambah overtonase yang dibawa oleh angkutan batubara yang merusak jalan. Kalau seperti itu maka 40 sampai 50 tahun kedepan baru semua jalan di Provinsi Bengkulu baru bisa mulus,” tuturnya.
Ia juga menambahkan, Provinsi Bengkulu masuk ke provinsi tertinggal yang salah satu penyebabnya adalah jalan rusak yang menghambat akses sehingga kemiskinan dan kesenjangan semakin terjadi.
“Maka sekarang kita lakukan perbaikan insfrastruktur terlebih dahulu.
Kalau jalan bagus maka akses ke pelosok menjadi mudah, akses guru ke sekolah ada, tenaga medis dan kesehatan menjadi lebih mudah,” tambahnya.
Terakhir ia menegaskan pihaknya tengah berupaya untuk mengurangi desa tertinggal sehingga semua jalan di Provinsi Bengkulu mampu menembus provinsi tetangga untuk mempermudah akses ke luar.
“Semua jalan harus sudah diaspal jangan ada lagi jalan tanah. Semuanya demi kebaikan dan kemudahan akses bagi masyarakat Bengkulu,” tutup mantan Bupati Musi Rawas ini.
