Pemprov Bengkulu Komitmen Cegah Penyelewengan Dana COVID-19
Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran dana pengendalian dan penanganan COVID-19.
Pemprov siap bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama berbagai elemen, diantaranya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), masyarakat melakukan pengawalan.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif Bersama Seluruh Gubernur se- Indonesia melalui virtual meeting, bertempat di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Rabu (24/6/20).
“Tentu kita pemerintah daerah akan ikut mengawal dan menjalankan langkah-langkah apa saja yang diintruksikan untuk mendukung sinergi pengendalian korupsi,” kata Wagub didampingi Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu Iskandar Novianto.
Sebagaimana diketahui dalam rapat ini, bahwa kucuran dana APBN untuk penanganan Covid-19 di Indonesia sebesar Rp 695,2 tririun. Sedangkan APBD dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Pemda sebesar Rp 72,6 triliun.
Rapat yang dilakukan dengan cara Vidcon ini juga dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh
“Uang negara yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sangat besar nilainya. Prioritasnya adalah memastikan manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat,” ungkap Yusuf.
Berdasarkan arahan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal 2020, bahwa pengawasan harus mengutamakan pencegahan disertai profesionalisme penegak hukum dan kolaborasi yang solid antar lembaga. Karenanya, pencegahan harus benar-benar maksimal.
Untuk mengawal akuntanbilitas dalam masa kedaruratan diperlukan adaptasi yang relevan. Kolaborasi peran harus dilakukan sejak awal, sehingga kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah menjadi semakin kuat dan dapat dilakukan sedini mungkin.
“Jika uang negara sudah terlanjur bocor, manfaat yang seharusnya sampai ke masyarakat sudah pasti tidak dapat dideliver atau delivernya akan terhambat. Jadi, pencegahan harus menjadi prioritas,” imbuh Yusuf.(red)
