Logo

Pemkab Bingung Tetapkan Standar Biaya, Aliantor : Itu pendapat dia

Aliantor Harahap

Aliantor Harahap

bengkulunews.co.id – Ketua DPRD Bengkulu Utara, Aliantor Harahap menyikapi keluhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait standar biaya perjalanan dinas dan dana rutin pada daerah itu.

Menurut Aliantor, keluhan yang disampaikan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Mustarani Abidin saat rapat koordinasi bersama Sekda dan Kepala Bappeda se-provinsi Bengkulu, beberapa waktu lalu merupakan pendapat Kepala Bappeda sendiri.

“Ya, kalau memang itu yang disampaikan oleh Mustarani, itu pendapat dia.” ujar Aliantor, di Bengkulu Utara, Jumat (17/11/2016)

Karena, lanjut Aliantor, pembahasan anggaran APBD 2017 baru diajukan oleh Pemkab BU hari ini (17/11). Aliantor yang juga Ketua Banggar menerangkan, bahwa dalam menentukan anggaran, pihaknya berpedoman pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi I, Juhaili, dirinya kecewa dengan pendapat Mustarani yang dilontarkan kepada KPK dan didengar Sekda se-provinii.

Menurut Juhaili, jika pemkab bingung dalam menentukan standar biaya. Cukup dibicarakan dengan pihak Banggar, tidak perlu di forum yang didengar oleh daerah lain,

“Ini kan permasalahan internal daerah, kenapa harus dibuka di forum umum? Padahal bisa dibicarakan dengan pihak Banggar baik-baik,” kata Juhaili.

(Baca juga : Bingung Menetapkan Standar Biaya, Pemkab BU Minta Solusi kepada KPK)

Sebelumnya, Pemkab BU melalui Kepala Bappeda BU, Mustarani Abidin mengaku bingung dalam menetapkan standar biaya perjalanan dinas dan dana rutin pada APBD 2017.

Hal itu diutarakan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bengkulu Utara, Mustarani Abidin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat rapat koordinasi Sekda dan Kepala Bappeda se-provinsi, di ruang Raflesia Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Rabu kemarin (16/11).

Ia meminta kepada pihak KPK, agar dapat memberikan solusi dan jalan keluarnya. Sehingga pembahasan APBD 2017 dapat berjalan dengan baik.(jbeu)