Pemkab Bengkulu Utara Diminta Kaji Ulang Pemangkasan Honorer

bengkulunews.co.id – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara melakukan pemangkasan tenaga honorer dan Tenaga Kerja Sosial (TKS) di setiap instansi mendapatkan respon dari berbagai masyarakat agar rencana tersebut dikaji ulang.

“Pemangkasan honorer dan TKS tidak ada alasan yang tepat, untuk mengefisiensi angaran bukan seperti ini cara yang baik,” kata Sekretaris DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bengkulu Utara, Afrizal Karnain, Rabu (27/12).

Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah mencari solusi supaya tidak terjadi pemangkasan honorer. Karena dengan pemangkasan tentu menambah angka penganguran.

Sedangkan pengangguran yang ada selama ini, lanjut dia, sudah cukup banyak baik dari tamatan SLTA maupun perguruan tinggi di Kabupaten Bengkulu Utara ini.

Ditambah lagi, ujar dia, jika terjadi pemangkasan honorer dan TKS ini, berarti Pemkab Bengkulu Utara belum mampu membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran yang ada saat ini.

“Kalau saya lihat dari  Pendapatan Belanja Daerah (PAD) yang masuk ke Kasda baik dari segi pajak maupun lainnya, seharusnya tidak akan terjadi pemangkasan karena hanya segelintir saja buat menggaji para tenaga honorer,” ujarnya.

Penyebab terbesar, kata dia lagi, dirinya menduga banyak terjadi mark up anggaran pembangunan dan banyak anggaran yang digunakan untuk Kunjungan Kerja (Kunker).

Saran dia, kalau tidak pemangkasan tenaga honorer dan TKS dilakukan secara keseluruhan tanpa dilakukan tebang pilih.

“Supaya para PNS yang ada bisa bekerja semua sesuai peraturan yang ada, kita lihat selama ini hanya tenaga honorer saja yang bekerja keras sedangkan para PNS hanya duduk manis terima laporan,” sesalnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Argamakmur, Jasmen Silitongga mengatakan, tenaga honorer di rumah sakit yang dipimpinnya ada sekitar 260 orang lebih, sekarang yang diterima sekitar 120.

“Pemangkasan ini untuk efesiensi anggaran,” tandasnya.(jbeu)