Bappenas dan JARI Foundation Bahas Strategi Pembangunan Pulau Enggano dengan Jajaran OPD Bengkulu

BENGKULU – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Jejaring Alumni dan Returnee Indonesia (JARI Foundation) menggelar audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas tantangan dan peluang pembangunan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.

Kunjungan ini didanai dan didukung oleh Pemerintah Jerman melalui Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dalam kegiatan penelitian berjudul The Frontiers: Achieving Golden Indonesia through Development Financing Opportunities for Affirmative Regions in Sumatera, Java and Bali.

Studi ini bertujuan mengkaji kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Indonesia serta menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan potensi investasi bagi pendonor internasional.

Pulau Enggano, yang merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia, masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses kesehatan berupa dokter spesialis,air bersih aman,sarana dan prasarana untuk mengatasi risiko kebakaran lahan, pendidikan, transportasi, peluang kerja, hingga konektivitas internet. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut guna merumuskan solusi strategis bagi pembangunan daerah Enggano.

Rifa Syahdil, Staf Direktorat Regional 1, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, menekankan bahwa di periode mendatang, penting untuk mempertimbangkan potensi-potensi kerjasama dengan pihak asing guna mempercepat upaya pembangunan daerah.

“Kedepannya, masyarakat perlu lebih kreatif dalam berkolaborasi dengan pihak pendonor luar negeri untuk mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Rifa dalam audiensi tersebut.

Sejumlah isu strategis yang dibahas dalam pertemuan ini mencakup perlunya investasi dalam pengelolahansektor unggulan pertanian, perkebunan, dan pariwisata Enggano. Sebagai contoh, masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam bentuk pengolahan pisang, karenaproduk perkebunan utama masyarakat Enggano tersebut masih kerap gagal dipasarkan dan merugikan para petani.

Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif serta membuka peluang investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Enggano.

Penulis: Vany Fitria