Pembangunan Infrastruktur Belum Mampu Atasi Kemiskinan di Kota Bengkulu

KOTA BENGKULU – Anggota DPD RI Dapil Bengkulu Ahmad Kanedi mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu belum mampu mengatasi kemiskinan dan masih menimbulkan kesenjangan dimasyarakat.

“Jangan sampai pembangunan fisik di Bengkulu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, tidak mendongkrak harkat dan martabat masyarakatnya,” kata Ahmad Kanedi yang sering disapa Bang Ken, Senin ( 12/3/2018)

Menurutnya, dalam pembangunan harus menentukan dulu objek pembangunan, jangan sampai mengakibatkan berhutang dan hutang itu harus dibayar masyarakat, terlebih, jangan membangun untuk kepentingan orang tertentu sedangkan yang harus membayarnya seluruh masyarakat.

“Misalnya, seperti membangun jalan mulus menghabiskan anggaran 10 miliar,  apakah masyarakat Bengkulu menikmati 10 milyar itu, saya rasa tidak semuanya pasti masih  ada kesenjangan, terlebih uang 10 miliar itu uang rakyat,” pungkasnya

Kemudian, Kata dia seharusnya harus di cari format bagaimana mengeluarkan masyarakat Bengkulu yang tertinggal dan kemiskinan dibengkulu.

“Dihitung dengan baik dan bukan untuk orang-orang tertentu, atau bisa dalam arti mengelabui banyak orang, pembangunan maju tapi rakyatnya miskin,” ujarnya

Sementara itu, lanjut Ahmad Kanedi dari data BPS Nasional Bengkulu merupakan provinsi termiskin dan tertinggal se-sumatera dan sudah mengeluarkan indeks bahwa Bengkulu merupakan termasuk masyarakat yang tergolong dibawa.

“Kita menyadari itu, Bengkulu tergolong miskin dan tertinggal baik kabupaten/kota,” tambahnya

“Contoh kita membangun jalan mulus, tidak semua masyarakat bisa menggunakan itu, itu cuma masyarakat yang punya mobil yang bisa menikmati itu tapi masyarakat yang berjalan kaki, masyarakat yang tidak punya motor dan pinggiran tidak tersentuh oleh itu,” katanya.

Dalam hal ini, solusi kesenjangan itu kita dorong dalam UUD 1945, trilogi pembangunan, dalam tujuan APBD harus dibangun masyarakatnya dulu, keluarkan dari kemiskinan, tingkatkan daya beli masyarakat.

“Harus berpihak kepada masyarakat, mayoritasnya , apakah masyarakat menjadi tujuan pembangunan guna untuk mensejahterakan seluruh masyarakat,” tutupnya.

Baca Juga
Tinggalkan komen