Kelompok Perempuan Pengelola Hutan dan Usaha HHBK akan Berdialog dengan Gubernur Bengkulu

BENGKULU – Sebanyak 29 kelompok perempuan pengelola hutan dan usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) akan menyampaikan aspirasi melalui kegiatan dialog dengan para pemangku kebijakan, yakni Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, dan Gubernur Bengkulu.

Penyampaian aspirasi akan dilakukan dalam Temu Regional Perempuan dan Generasi Muda Perhutanan Sosial: Memperkuat Dukungan Pemangku Kebijakan untuk Akses dan Partisipasi Perempuan dan Generasi Muda dalam Pengelolaan Hutan dan Usaha (HHBK) di Provinsi Bengkulu yang difasilitasi oleh Lembaga Kajian, Advokasi dan Edukasi (LivE) dan The Asia Foundation pada 3 – 5 Juli 2023.

Sebanyak 29 kelompok perempuan tersebut meliputi 11 kelompok perempuan dengan anggota berjumlah 544 orang yang telah dan sedang berproses mendapatkan legalitas hak pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan seluas 1.065,35 ha di kawasan TNKS di Kabupaten Rejang Lebong, TWA Bukit Kaba di Kabupaten Kepahiang dan Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu Tengah, dan 18 kelompok usaha HHBK yang telah merintis usaha pangan olahan HHBK seperti Kecombrang, Pakis, Bambu, Pulutan, Aren, Jengkol, Durian, Nangka, Alpukat dan Pinang.

Menurut Ketua Panitia Kegiatan, Intan Yones Astika, penyampaian aspirasi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Penyampaian aspirasi kepada Balai Besar TNKS, BKSDA Bengkulu, DLHK Provinsi Bengkulu, dan Bappeda Provinsi Bengkulu akan dilakukan dalam dialog pada Selasa, 4 Juli 2023.

“Sehari sebelumnya atau pada 3 Juli 2023, perwakilan 29 kelompok perempuan tersebut akan difasilitasi diskusi terfokus untuk menemukenali tantangan yang dihadapi terkait aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha, dan menyusun aspirasi yang akan disampaikan kepada Balai Besar TNKS, BKSDA Bengkulu, DLHK Provinsi Bengkulu, dan Bappeda Provinsi Bengkulu terkait tantangan yang dihadapi,” ujar Intan pada Rabu (28 Juni 2023).

Setelah mendengar secara langsung dari para Balai Besar TNKS, BKSDA Bengkulu, DLHK Provinsi Bengkulu, dan Bappeda Provinsi Bengkulu terkait dukungan kebijakan dan anggaran yang bisa dan tidak bisa diberikan, sambung Intan, para perempuan tersebut kembali akan difasilitasi diskusi terfokus untuk menyusun aspirasi untuk disampaikan kepada Gubernur Bengkulu dalam dialog pada 5 Juli 2023.

“Alhamdulillah, Gubernur Bengkulu, Pak Rohidin Mersyah berkenan untuk menerima kehadiran perwakilan 29 kelompok perempuan tersebut untuk berdialog. Kabar baiknya, Country Representative The Asia Foundation, Ibu Hana Satriyo juga berencana akan menghadiri kegiatan dialog dengan Gubernur Bengkulu,” kata Intan.

Temu Regional Perempuan dan Generasi Muda Perhutanan Sosial di Provinsi Bengkulu ini merupakan rangkaian kegiatan Temu Regional Perempuan dan Generasi Muda Perhutanan Sosial di Indonesia yang difasilitasi oleh The Asia Foundation bersama LivE di Provinsi Bengkulu, KBCF di Kalimantan Timur, PUPUK di Kalimantan Barat, dan Yayasan Sikola Mombine di Sulawesi Tengah dan Gender Focal Point (GFP) pada Juli hingga September 2023. (**)