Logo

Hearing Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dengan Tim Gugus Covid-19

Bengkulu – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu pertanyakan kinerja Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu. Hal itu ditanyakan saat hearing bersama mitra OPD teknis yang menangani kasus corona virus atau Covid-19 di Provinsi Bengkulu.

“Iya, kemarin kita mengadakan hearing mengetahui sejauh mana penanganan covid-19 di Provinsi Bengkulu. Seperti halnya Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan pihak RSMY yang kita mintai laporannya,” ungkap ungkap Ketua Komisi IV Edison Simbolon, Rabu (17/6/20).

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon

Langkah yang dilakukan tersebut karena dinilai kenyataan di lapangan tim gugus tugas terkesan tidak siap dalam menangani wabah covid-19.

“Sehingga banyak masalah yang ditemukan di lapangan terutama masalah alat pelindung diri (APD) dan layanan di RSUD M Yunus (RSMY) sebagai RS rujukan Covid-19 di Bengkulu,” ujarnya.

Disamping itu, lanjut dia, pihaknya juga mempertanyakan laporan Dinkes Provinsi Bengkulu dalam hal kegiatan pembelian APD dengan anggaran BTT Covid-19 yang telah direfocusing dari APBD provinsi Bengkulu.

Karena, menurutnya realita di lapangan masih banyak tenaga kesehatan seperti puskesmas, dan posko Covid-19 yang mengeluhkan minimnya APD yang ada.

“Kami juga mempertanyakan dengan manajemen RSMY terkait berita yang tidak menyenangkan lantaran adanya pemungutan biaya perawatan isolasi mandiri pada pasien Covid-19 yang terjadi baru-baru ini,” pungkasnya.

Selaku komisi IV yang membidangi kesehatan, kata Edison menyesalkan hal itu, karena menjadi akan timbul ketakutan dalam pikiran masyarakat provinsi Bengkulu.

“Kendati pihak RSMY mengatakan itu adalah miss komunikasi ataupun hanya pembenaran dari mereka, kita tidak ingin hal itu terulang lagi kedepan,” imbuhnya.

Lebih lanjut politisi dari partai Demokrat itu mengatakan, jika terjadi miss komunikasi, maka menurutnya pasti ada tahapan-tahapan dalam pembayaran di rumah sakit tersebut.

“Surat dari ruangan mesti di bawah ke ruangan administrasi lalu ke bendahara tidak mungkin salah. Ya namanya barang sudah terjadi kita tidak ingin itu terulang kembali,” tukasnya.

Masih kata Edison, DPRD juga mempertanyakan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi yang telah direncakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya. Dan juga mendesak Pemprov Bengkulu untuk segera mencairkan insentif para tenaga kesehatan dalam menangani kasus Covid-19 di Bengkulu.

“Seharusnya Pemprov telah memaksimalkan penggunaan dana yang telah direfocusing sebelumnya. Sehingga jangan terlalu lama realisasinya, karena masyarakat Bengkulu dan Nakes dirasa sangat membutuhkan itu segera,” tutup Edison.(Adv)