Bengkulu #KitoNian

Gubernur Minta Pemerintah Daerah Bentuk Tim TORA Untuk Penyelesaian Kasus Agraria

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Foto,Cindy/BN.

BENGKULU – Makin marakanya kasus agraria yang tidak kunjung selesai di Bengkulu, membuat sejumlah masyrakat melayangkan aksi demo di berbagai daerah.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menuturkan rumit dan kompleknya permasalahan agrarian merupakan persoalan yang sudah cukup lama berlum terselesaikan. Belum lagi kasus tersebut melibatkan banyak pihak.

Rohidin sendiri mengaku memiliki satuan satgas bernama Reforma Agraria yang diketuai langsung oleh dirinya selaku Gubernur Bengkulu bersama dengan Kantor wilayah kementerian ATR/BPN Provinsi Bengkulu. Dengan tujuan menyelesaikan permasalahan agrarian secara mendetail.

“Kami sudah berapa kali mengusulkan kepada pemerintah daerah, kalau memang ada yang komplain dan tidak bisa masalah tersebut diselesaikan. Buatlah yang namanya tim Tanah Objek Reformasi  Agrarian  (TORA) di tingkat Kabupaten, Kota,” kata Rohidin pada Bengkulunews.co.id Rabu (31/05/23) siang.

Sehingga nantinya tim TORA dapat meakukam pembahasan secara benar dan detail, agar permasalahan tersebut menjadi objek yang dapat diselesaikan. Ia juga menegaskan jika memang memiliki bukti yang kuat, dapat menempuh jalur hukum.

Namun masyarakat diminta untuk menghindari aksi demo yang menimbulkan keanarkisan. Masyarkat dapat menyampaikan aspirasinya melalui demi, jangan sampai menimbulkan huruh ara natara masyarkat, kerusakan hingga korban jiwa.

Ia juga meminta agar Bupati dan Walikota dapat sesegera mungkun membentuk tim TORA untuk menyelesaikan masalah agraria, agar tidak berlarut-larut terjadi.

“Silahkan masyarakat menyampaikan aspirasi sepuas-puasnya, tapi tadi kalau memang konflik itu belum bisa diselesaika dan berlarut. Saya kira bupati walikota sesegara mungkin membetuk tim TORA, nantinya inilah tim tersebut akan menentukan lahan-lahan mana yang bersengketa. Karena bisa jadi sengketa itu antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dan usaha. Bahkan dengan pemerintah,sehingga konflik seperti ini harus diselesaikan dengan sistem pendekatan,” demikian Rohidin.

Baca Juga
Tinggalkan komen