DPRD Sayangkan Tidak Ada PAD Pantai Panjang Sejak Diambil Alih Pemprov

BENGKULU – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP menyayangkan tidak adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pantai Panjang sejak diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Sejak Pantai Panjang menjadi aset Pemprov Bengkulu, kita belum menerima PAD sama sekali. Padahal saat ini aset itu selalu dipakai oleh pihak ketiga. Ini jelas amat sangat disayangkan,” kata Jonaidi SP, Senin (12/06/2023).

Jonaidi mengatakan, ini disebabkan oleh tidak adanya Pergub tentang Pengelolaan Terpada Kawasan Pantai Panjang. Menurutnya, Pergub itu diperlukan untuk menjadi dasar pembayaran dari pihak ketiga.

“Saat ini sudah banyak pihak ketiga yang mau membayar, akan tetap mekanisme untuk pembayaran belum ditetapkan. Sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, saya menilai pemerintah provinsi lambat dalam penerbitan regulasi itu,” jelasnya.

Ia juga meminta Kadis Pariwisata Provinsi Bengkulu yang baru untuk sigap mengatasi hal tersebut. Jika, ia menekankan izin usaha yang ada di areal pantai panjang untuk dicabut terlebih dahulu sebelum adanya regulasi.

“Ini menjadi sorotan betul bagi kami DPRD Provinsi Bengkulu untuk PAD di sektor Pariwisata Pantai Panjang ini diambil dulu. Kasihan dengan aset kita rusak terus. Mereka enak benar pakai aset tidak bayar, atau tutup dulu sampai terbit regulasi baru, ” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi bersama Polda Bengkulu telah menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Petugas (Satgas) Aman, Tertib, Rapi Bersih (Mantab) Provinsi Bengkulu, di Gedung Command Center Polda Bengkulu, Senin (19/6).

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya mengatakan, rapat ini untuk menindaklanjuti dari rapat sebelumnya dalam rangka penatakelolaan wisata Pantai Panjang.

Rencananya Satuan Petugas yang terdiri dari pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemkot dan unsur Forkompinda Provinsi Bengkulu ditujukan untuk mengelola destinasi Pantai Panjang sehingga sesuai slogan Aman, Tertib, Rapi dan Bersih (Mantab). (Advetorial)