Batas Wilayah Naikkan Suhu Politik di Seluma

SELUMA, bengkulunews.co.id – Setelah mencuatnya kembali persoalan batas wilayah antara Kabupaten Seluma dengan Bengkulu Selatan menaikkan suhu politik di Seluma.

Keadaan itu terlihat saat rapat dengar pendapat yang membahas batas wilayah antara Pemkab. Seluma dengan para anggota Presedium/Persiapan Pembentukan Kabupaten Seluma (PPKS) yang difasilitasi oleh DPRD Seluma, Senin (27/3/2017) di ruang paripurna.

“Karena dianggap sudah ada pelanggaran konstitusi maka, diminta kepada DPRD Seluma untuk berani menggalang hak angket, guna menindaklanjuti permasalahan tapal batas,” kata salah seorang anggota PPKS, Hermen Kamarsyah.

Pelanggaran itu adalah, memutuskan dengan sepihak penetapan batas wilayah, padahal seharusnya terlebih dahulu melalui beberapa tahapan dan berkoordinasi dengan DPRD.

Penggunaan hak angket juga dimaksudkan agar ada efek jera bagi pejabat yang melakukan kesalahan, agar lebih serius dalam bekerja, terutama yang mempunyai dampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Seluma, Bundra Jaya mengatakan pada waktu pembahasan batas wilayah dirinya tidak bisa hadir karena akan menerima tamu dari Jakarta.

“Saya coba berkoordinasi dengan Ketua DPRD, tetapi sedang melaksanakan perjalalanan ke Surabaya. Selanjutnya diutus pejabat lain untuk menghadiri rapat rapat itu,” tambah Bundra.

Sore harinya tidak menyangka mendapat laporan bahwa rapat itu langsung memutuskan persoalan batas wilayah.

Ketua DPRD Seluma, Husni Thamrin mengaku heran karena ada tanda-tangan dua pejabat Seluma dibubuhi cap basah pada berita acara rapat No. 02/I/B.1/2017, Senin 13 Maret 2017 itu.

Padahal sudah jelas banyak point kesepakatan yang merugikan daerah, apakah sebelumnya tidak dibaca atau dicermati isinya.

Sedangkan menurut anggota DPD RI, Ahmad Kanedy bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini langsung ke Kemendagri. Setelah menerima beberapa informasi termasuk hasil dari rapat dengar pendapat ini.

Disarankan Bupati Seluma untuk membentuk Tim Khusus yang bertugas menyelesaikan persoalan batas daerah. Karena bupati sendiri pasti disibukan dengan berbagai urusan dinas lain.

“Persoalan tapal batas merupakan permasalahan bersama dan perlu segara ada jalan keluar. Jangan sampai saling menyalahkan yang malah menambah persoalan baru,” tutup Kanedy.

Baca Juga: Soal Tapal Batas, Presidium Seluma Angkat Bicara