Seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Setuju LKPJ Dibahas Lebih Lanjut

KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna ke-9 dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Gubernur Bengkulu terkait LKPJ APBD 2016, bertempat di ruang rapat DPRD Provinsi Bengkulu, Jum’at (21/7/2017).

Paripurna kali ini dihadiri 27 dari 45 orang anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri didampingi oleh Wakil Ketua I, Suharto.

Dalam penyampaian pandangan fraksinya, seluruh fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu setuju LKPJ APBD 2016 dibahas ketahapan selanjutnya dengan beberapa catatan.

Seperti yang disampaikan oleh fraksi PDIP yang disampaikan oleh Helmi Paman, fraksi PDIP mengapresiasi terhadap Pemprov Bengkulu yang dapat meningkatkan PAD Bengkulu sebesar 116,61 persen.
Tapi, fraksi PDIP juga menyayangkan minimnya serapan anggaran yang dilakukan Pemprov Bengkulu. Sehingga menimbulkan silva yang tinggi yang mengancam terkikisnya APBD Provinsi Bengkulu.

Sama halnya yang disampaikan fraksi PDIP, fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Bambang Suseno, ia menyayangkan dengan minimnya realisasi proyek yang semestinya dapat dinikmati masyarakat Bengkulu.

Lain halnya dengan fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Jonaidi, dirinya mempertanyakan kinerja Pemprov yang seakan tidak mampu menyerap APBD yang dianggarkan.

“apa yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam penyerapan anggaran, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” cetus Jonaidi.

Samahalnya dengan fraksi partai Golkar yang disampaikan oleh Mulyadi Usman, yang mempertanyakan serapan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu.

“Sisa anggaran yang besar karena minimnya serapan sehingga menimbulkan jumlah silva yang besar dan kami menyayangkan hal ini,” terang Mulyadi.

Sementara itu, Slamet Riyadi mengharapkan Gubernur untuk mengevaluasi setiap OPD yang serapan dan realisasi programnya tidak nyata.

Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Riswan Veri menyampaikan, sikap setuju untuk LKPJ ini diteruskan dengan catatan Pemprov harus mengevaluasi kinerjanya dalam mengelola APBD.

Siption Muhadi dari fraksi PKB meminta Gubernur Bengkulu untuk lebih tegas dalam mengevaluasi setiap OPD, agar kinerja Pemprov lebih jelas dan terarah.

“Dan kami meminta jika OPD masih tidak efektif dalam bekerja, maka kami mengimbau untuk mengganti kepala OPD nya,” tegasnya.

Terakhir fraksi Keadilan dan Pembangunan, mengharapkan kerja nyata Pemprov Bengkulu setelah pembahasan ini, Sehingga adanya tolak ukur keberhasilan pemerintah.

Dalam kesempatan ini turut hadir dari pihak eksekutif yang diwakili Plt. Sekda Pemprov Bengkulu, Gotri Suyanto serta kepala OPD dan FKPD Provinsi Bengkulu.(adv)