Implikasi Kebijakan Hilirisasi Nikel, Untung atau Rugi?

Dalam beberapa waktu belakangan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan bantahan terhadap kritik yang diajukan oleh ekonom senior Faisal Basri terkait kebijakan hilirisasi pemerintah yang dinilai lebih menguntungkan Cina. Respons Faisal Basri terhadap bantahan Jokowi kemudian memunculkan serangkaian data yang memperkuat kritiknya terhadap kebijakan hilirisasi tersebut. Dalam perdebatan ini, tergambar kerangka penilaian mengenai dampak kebijakan hilirisasi terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks perbandingan antara potensi manfaat dan potensi kerugian.

Faisal Basri mengemukakan serangkaian data yang memberikan sudut pandang yang berbeda terkait kebijakan hilirisasi. Ia menyoroti bahwa angka-angka yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi sebenarnya belum terlalu jelas sumber dan metodologinya. Ia meragukan klaim bahwa kebijakan hilirisasi nikel telah memberikan manfaat besar kepada Indonesia dan bahwa sebagian besar kebijakan tersebut dirasakan oleh Cina.

Salah satu argumen yang Faisal Basri paparkan adalah tentang potensi manfaat finansial yang seharusnya diterima Indonesia dari hasil ekspor nikel. Meskipun Presiden Jokowi pernah menyebut bahwa kebijakan hilirisasi telah meningkatkan setoran komoditas nikel ke kas negara, Faisal Basri membawa data yang lebih rinci. Ia mencatat bahwa meskipun ekspor nikel mengalami peningkatan yang signifikan, penerimaan Indonesia dari ekspor tersebut tidak selalu sebanding dengan besarnya ekspor. Ia menyoroti bahwa mayoritas perusahaan smelter pengolah bijih nikel di Indonesia dimiliki oleh Cina dan beroperasi dalam rezim devisa bebas. Dengan demikian, banyaknya hasil ekspor nikel yang keluar negeri atau kembali ke Cina adalah hak dan prerogatif perusahaan Cina tersebut.

Faisal Basri juga mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi dalam sektor nikel sebenarnya tidak memberlakukan berbagai pajak dan pungutan yang signifikan. Ini berbeda dengan sektor seperti sawit dan produk turunannya yang dikenai pajak ekspor atau bea keluar serta pungutan lainnya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak menerima penerimaan yang signifikan dari ekspor produk-produk smelter nikel, karena mayoritas perusahaan smelter tersebut tidak dikenakan pajak keuntungan badan berkat fasilitas tax holiday yang mereka nikmati.

Faisal Basri juga membandingkan perusahaan smelter nikel dengan perusahaan pengolahan sawit. Ia mengungkapkan bahwa, tidak seperti perusahaan pengolahan sawit yang dikenakan pajak dari keuntungan mereka, perusahaan smelter nikel tidak membayar pajak dari laba mereka. Ia menegaskan bahwa kebijakan tax holiday selama 20 tahun atau lebih yang dinikmati oleh perusahaan smelter nikel membuat pendapatan pemerintah dari sektor ini menjadi nihil. Selain itu, ia mengindikasikan bahwa royalti dari perusahaan smelter Cina juga tidak dibayarkan, sementara royalti biasanya dibayarkan oleh perusahaan penambang nikel yang mayoritas adalah pengusaha nasional.

Di sisi lain, Jokowi telah mengklaim bahwa hilirisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menyebutkan bahwa hilirisasi telah mengkatrol pemasukan dari komoditas nikel, dari Rp 17 triliun sebelum kebijakan ini diterapkan menjadi Rp 510 triliun pada tahun 2022. Namun, Faisal Basri mencoba untuk melihat lebih dalam tentang apakah pemasukan tersebut benar-benar menguntungkan Indonesia.

Melalui serangkaian data ekspor dan penjabarannya, Faisal Basri menunjukkan bahwa potensi nilai tambah yang dihasilkan dari kebijakan hilirisasi nikel lebih banyak dinikmati oleh Cina. Ia menekankan bahwa meskipun hilirisasi nikel seharusnya menciptakan nilai tambah yang tinggi, kenyataannya keuntungan tersebut tidak sepenuhnya mengalir ke dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan smelter nikel, yang mayoritas dimiliki oleh Cina, dianggap telah memanfaatkan berbagai insentif yang membuat sebagian besar manfaat finansialnya mengalir keluar negeri.

Kritik terhadap dampak nyata kebijakan hilirisasi ini juga membawa perhatian pada dampak terhadap struktur industri nasional. Faisal Basri menunjukkan bahwa meskipun kebijakan hilirisasi telah berlangsung hampir satu dasawarsa, sektor industri manufaktur di Indonesia justru mengalami penurunan, dari 21,1% pada 2014 menjadi 18,3% pada tahun 2022. Ini menjadi catatan yang menarik, mengingat hilirisasi seharusnya mendukung perkembangan industri manufaktur nasional.

Sebagai rangkuman akhir, perbincangan antara Presiden Jokowi dan Faisal Basri mengenai kebijakan hilirisasi nikel memberikan gambaran yang sangat penting tentang perlunya evaluasi mendalam serta analisis yang kritis terhadap efek konkret dari keputusan-keputusan ekonomi. Di tengah kompleksitas tantangan global dan dinamika perubahan ekonomi, menjaga keselarasan antara peluang positif dan potensi risiko yang mungkin timbul dari suatu kebijakan menjadi prinsip sentral yang tak terelakkan. Pada titik ini, perdebatan ini mencerminkan urgensi dari pendekatan yang cerdas dan matang dalam perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah ekonomi.

Sebagai elemen utama, evaluasi mendalam atas dampak kebijakan seperti hilirisasi nikel adalah kunci dalam memahami efek konkret di lapangan. Diskusi antara dua pihak ini menyoroti perlunya memahami implikasi positif dan negatif dari suatu keputusan ekonomi, terutama dalam konteks yang begitu kompleks seperti industri hilirisasi. Semakin rumitnya tantangan global serta pergeseran dalam tatanan ekonomi menuntut suatu pendekatan yang cerdas dalam memprediksi dampak jangka panjang dari suatu kebijakan, dan bagaimana hal itu mempengaruhi berbagai sektor dan lapisan masyarakat.

Terlebih lagi, perdebatan ini mengingatkan kita akan kebutuhan untuk senantiasa menjaga keseimbangan. Pada saat merancang dan menjalankan kebijakan ekonomi, perlu mempertimbangkan tidak hanya manfaat yang mungkin akan dirasakan, tetapi juga potensi risiko dan dampak yang mungkin timbul. Fokus pada keselarasan antara peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan potensi dampak negatif yang mungkin terjadi menjadi pijakan penting yang akan memastikan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, perbincangan antara Presiden Jokowi dan Faisal Basri tentang kebijakan hilirisasi nikel menegaskan kebutuhan akan evaluasi mendalam dan sikap kritis dalam merespons dinamika ekonomi. Menjaga keseimbangan antara potensi positif dan risiko dari suatu kebijakan adalah prinsip yang harus terus ditekankan dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan ekonomi, terutama dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan cepat seperti saat ini.

Penulis :

Andhika Wahyudiono

Dosen UNTAG Banyuwangi