Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penyampaian rincian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang keimigrasian. Informasi tersebut mencakup berbagai jenis layanan visa dan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) yang akan berkunjung maupun menetap di Indonesia.
Publikasi ini menjadi salah satu bentuk transparansi pelayanan keimigrasian, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pihak penjamin dalam memperoleh informasi mengenai biaya pengurusan dokumen keimigrasian. Seluruh rincian tarif tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pada kategori Visa Kunjungan, tarif ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin kunjungan. Untuk visa kunjungan dengan masa berlaku paling lama 7 hari dikenakan tarif Rp250.000, 14 hari sebesar Rp350.000, 30 hari sebesar Rp500.000, 60 hari sebesar Rp1.000.000, 90 hari sebesar Rp1.500.000, dan 180 hari sebesar Rp2.000.000.
Sementara itu, bagi WNA yang membutuhkan fasilitas kunjungan beberapa kali perjalanan atau multiple entry, tersedia sejumlah pilihan masa berlaku. Tarifnya meliputi Rp1.500.000 untuk masa berlaku paling lama 60 hari, Rp2.000.000 untuk 90 hari, Rp2.500.000 untuk 180 hari, Rp3.000.000 untuk 1 tahun, Rp5.000.000 untuk 2 tahun, Rp10.000.000 untuk 5 tahun, serta Rp15.000.000 untuk masa berlaku paling lama 10 tahun.
Selain visa kunjungan, terdapat pula tarif Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang disesuaikan dengan jangka waktu izin tinggal. Untuk masa berlaku paling lama 7 hari dikenakan biaya Rp250.000, 14 hari Rp350.000, 30 hari Rp500.000, 60 hari Rp1.000.000, 90 hari Rp1.500.000, dan 180 hari Rp2.000.000.
Bagi WNA yang memerlukan izin tinggal lebih lama, tersedia layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan pilihan masa berlaku mulai dari 30 hari hingga 10 tahun. Rincian tarifnya yaitu Rp500.000 untuk 30 hari, Rp1.000.000 untuk 60 hari, Rp1.500.000 untuk 90 hari, Rp2.000.000 untuk 6 bulan, Rp3.000.000 untuk 1 tahun, Rp5.000.000 untuk 2 tahun, Rp7.000.000 untuk 5 tahun, serta Rp12.000.000 untuk 10 tahun.
Selanjutnya, untuk Izin Tinggal Tetap (ITAP), tarif yang dikenakan sebesar Rp7.000.000 untuk masa berlaku paling lama 5 tahun, Rp12.000.000 untuk 10 tahun, dan Rp15.000.000 untuk izin tinggal tetap dengan jangka waktu tidak terbatas.
Terdapat pula tarif layanan keimigrasian lainnya, yakni Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit). Biaya yang dikenakan bervariasi berdasarkan masa berlaku, mulai dari Rp300.000 untuk 30 hari, Rp400.000 untuk 60 hari, Rp500.000 untuk 90 hari, Rp750.000 untuk 6 bulan, Rp1.500.000 untuk 1 tahun, Rp2.000.000 untuk 2 tahun, Rp3.500.000 untuk 5 tahun, Rp5.000.000 untuk 10 tahun, hingga Rp8.000.000 untuk masa berlaku tidak terbatas.
Adapun bagi WNA yang akan meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali, tersedia layanan Exit Permit Only dengan tarif sebesar Rp100.000 per orang.
Melalui penyampaian informasi tarif secara terbuka dan mudah diakses, Imigrasi mengimbau masyarakat maupun penjamin WNA untuk memahami jenis layanan dan besaran biaya sesuai kebutuhan keimigrasian. Transparansi tarif juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan yang profesional, akuntabel, serta memberikan kepastian informasi kepada pengguna layanan.
Sejalan dengan arahan Hendarsam Marantoko selaku Direktur Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, dan menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, seluruh jajaran Imigrasi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang informatif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!