Akademisi Unib Sebut Pemilukada Bengkulu Berpotensi Ditunggangi Oligarki
BENGKULU – Pengamat Politik UNIB sekaligus Dosen ilmu komunikasi Fisip-UNIB, Delfan Eko Putra mengatakan bahwa Oligarki yang didefinisikan sebagai orang orang yang memiliki kemampuan mengendalikan arah dan laju penguasaan sumber penghidupan, berpotensi menunggangi bahkan dapat dipastikan akan menjadi pemain utama dalam Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) baik itu di Pemilhan Walikota (Pilwakot) Bengkulu maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Bengkulu.
Hal ini dikarenakan Provinsi Bengkulu secara umum dan Kota Bengkulu secara khusus, memiliki potensi kekayaan alam dan lokasi strategis perdagangan yang menjadi incaran banyak orang. Provinsi Bengkulu memiliki SDA yang terbilang Lengkap mulai dari Emas Hijau (CPO), Emas Hitam (Batu Bara), dan Emas Logam Mulia, lalu potensi sektor pariwisata yang juga belum banyak dieksplor.
Belum lagi ditunjang lokasi Kota Bengkulu yang strategis sebagai jalur perdagangan di Pantai Barat Sumatera. Karenanya penguasaan pelabuhan, jalan raya, Logistic, dan Shipping menjadi hal yang penting serta mutlak guna pastikan layanan dan melindungi keberlangsungan (sustainability) usahanya di Kota Bengkulu kedepan.
“Ini asumsi saya, dimanapun pasti akan ada orang yang membantu pendanaan dalam pemilukada, pasti itu. Cuma besarannya itu yang kita tidak akan tahu. dia ( Oligarki.red) akan maju sendiri atau dia akan mendorong orang lain yang siap dia danai di pilkada. Hal inilah yang dikhawatirkan nanti akan membuat sistem oligarki atau sekelompok orang yang bisa mengarahkan atau menyetir pemerintahan. Bahkan juga bisa ikut serta perumusan peraturan daerah karena bisa mengendalikan Walikota atau Gubernur,” kata Delfan Eko Putra pada bengkulunews.co.id, Rabu (08/05/2024).
Tambah Delfan, hal ini dimungkinkan sebab sistem Politik di Indonesia menganut sistem Demokrasi terbuka, sehinga sangat dimungkinkan dan legal untuk setiap orang mengikuti konstenatsi politik seperti Pemilukada.
Penyebab lainnya ialah biaya atau cost politik di Indonesia yang relatif mahal, sehingga para Calon Kepala Daerah (Cakada) diharuskan memiliki pendanaan yang cukup. Baik itu cakada dari jalur Independen maupun cakada dari jalur partai politik sama berpotensinya ditunggangi oligarki.
Di sinilah kadang yang menjadi penyebab bagaimana seorang cakada yang profesional dan berniat baik akhirnya kalah oleh cakada yang disokong dana oleh oligarki.
Sistem oligarki akan bermain dengan dua cara, pertama dengan terjun langsung ikut konstetasi politik dan yang kedua yaitu berperan sebagai penyokong dana cakada.
“Menurut saya sistem oligarki ini berbahaya sekali bagi iklim Demokrasi di daerah kita. Jika sudah dipegang oleh oligarki keoala daerah tersebut hanya akan sebagai boneka. Maka dari itu, masyarakt kita harus didorong mengawasi agar jangan sampai terjadi money politic, kemudian juga harus jelas dan terbuka bagaimana nominal dana yang disumbangkan bagi cakada tertentu,” tutupnya.
