Logo
Dempo Xler

Raperda Larangan Merokok dan HIV/AIDS Mulai Digodok Dewan

Raperda Larangan Merokok dan HIV/AIDS Mulai Digodok Dewan

KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan ke Satu tahun persidangan 2017 dengan agenda pembahasan tentang Nota penjelasan Raperda larangan merokok dan Raperda HIV/AIDS. Selasa (21/3/2017) siang.

Dalam membacakan nota penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyampaikan bahwa kawasan tanpa rokok pada tahun 2007 Indonesia No 5 perokok terbesar di dunia setelah Cina, Amerika, Rusia dan Jepang.

“Konsumsi rokok tertinggi kebanyakan generasi muda diusia prosuktif dan merokok di desa lebih tinggi daripada di kota. Dan ada 4000 macam penyakit dari rokok. Perlu dilakukan advokasi, 10 orang dewasa yang meningal 1 orang akbat rokok, berdasarkan data WHO. Perokok juga mengganggu orang lain,” kata Rohidin.

Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 115 ayat 2 Pemda wajib membuat kawasan tanpa rokok.

“Setiap tempat umum sarana kesehatan tempat ibadah tempat sekolah dilarang merokok,” kata Rohidin dalam pembacaan nota penjelasannya.

Diharapkan dengan adanya Perda Larangan Merokok ini dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian serta menurunkan pelaku perokok dan perokok pemula.

Disisi lain, persoalan serius lainnya yang perlu dibahas adalah Raperda AIDS. Sebagai akibat infeksi virus HIV/AIDS populasi beresiko masa inkubasi HIV 5-10 tahun sebagai periode jendela.

“Manivestasi AIDS muncul IMS UU 36 tahun 2009 pasal 29 Pemda bertanggung jawab dalam penanganan masalah kesehatan,” bebernya.

Dengan disampaikannya nota penjelasan ini, maka usulan perda akan dibahas dalam penyampaian pandangan fraksi yang akan diagendakan pada paripurna selanjutnya pada, Senin mendatang.

Dalam paripurna kali ini dihadiri 32 orang dari 45 orang anggota DPRD Provinsi Bengkulu dengan dipimpin oleh Wakil Ketua III Elfi Hamidi, didampingi oleh Wakil Ketua I Edison Simbolon serta pihak eksekutif diwakili oleh Wakil Gubernur Rohidin Mersyah dan FKPD serta OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.