Sebuah rumah dengan panel surya di atapnya di Gujarat, India. Negara-negara berkembang perlu merancang ulang pembiayaan iklim untuk menarik modal swasta. : VD Photography Unsplash
Negara-negara berkembang perlu mencari strategi inovatif dan praktis untuk menggalang pendanaan menghadapi perubahan iklim. Hasil pertemuan iklim dunia COP29 menegaskan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan pendanaan iklim dan dana yang benar-benar tersedia bagi negara berkembang.
Kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai sekitar USD 1,3 triliun. Namun negara-negara maju hanya berkomitmen menggalang sekitar USD 300 miliar per tahun hingga 2035. Meski angka tersebut disebut sebagai peningkatan tiga kali lipat dari target tahunan USD 100 miliar yang disepakati pada 2009, banyak negara berkembang menilai komitmen itu masih jauh dari cukup.
Analis dari Pusat Pengembangan Global memperkirakan bahwa berbagai komitmen yang ada—termasuk kontribusi dari bank pembangunan multilateral dan sektor swasta—mungkin hanya mencapai sekitar USD 200 miliar per tahun pada 2030. Jika kontribusi dari ekonomi emerging seperti China diperhitungkan, totalnya dapat meningkat hingga sekitar USD 265 miliar.
Namun nilai riil dana tersebut juga berpotensi tergerus inflasi. Dengan asumsi inflasi tahunan sekitar 5 persen, komitmen USD 300 miliar pada 2035 diperkirakan hanya setara dengan sekitar USD 175 miliar.
Kekhawatiran lain muncul karena tidak adanya ketentuan jelas bahwa dana tersebut merupakan pendanaan baru dan tambahan. Hal ini menimbulkan risiko bahwa sebagian dana hanya dialihkan dari program bantuan pembangunan yang sudah ada.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendanaan global saat ini belum cukup siap menghadapi tantangan iklim yang semakin mendesak.
Bagi negara berkembang dengan sumber daya terbatas, ketergantungan pada janji internasional saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan baru yang mampu menarik investasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Paradoks pembiayaan iklim
Ketahanan terhadap perubahan iklim pada dasarnya bergantung pada dua pendekatan utama, yakni mitigasi dan adaptasi.
Mitigasi bertujuan mengurangi penyebab perubahan iklim, misalnya melalui pengembangan energi terbarukan. Proyek-proyek ini umumnya menciptakan aktivitas ekonomi baru, seperti pembangunan fasilitas energi bersih dan penciptaan lapangan kerja.
Sebaliknya, proyek adaptasi berfokus pada upaya menghadapi dampak perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur perlindungan banjir atau pengembangan tanaman tahan kekeringan. Masalahnya, banyak proyek adaptasi tidak menghasilkan pendapatan langsung, meskipun manfaatnya sangat penting bagi masyarakat.
Bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan anggaran, pembiayaan proyek semacam ini menjadi tantangan besar. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat juga belum memiliki kapasitas finansial untuk berinvestasi dalam instrumen seperti obligasi hijau atau asuransi iklim.
Karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem pembiayaan iklim agar mampu menarik modal swasta sekaligus memberikan pengembalian yang terukur bagi investor.
Mendorong inovasi pembiayaan
Salah satu pendekatan yang mulai berkembang adalah mengaitkan imbal hasil investasi dengan dampak ekonomi lokal.
Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur perlindungan banjir dapat menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, membuka peluang usaha bagi pemasok bahan bangunan, dan meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Pendekatan lain adalah penerbitan obligasi berbasis dampak, di mana pembayaran imbal hasil bergantung pada keberhasilan proyek mencapai target tertentu, seperti pengurangan emisi karbon atau peningkatan produktivitas pertanian.
Skema ini menarik bagi investor yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan.
Pengembangan pasar kredit karbon lokal juga dapat menjadi sumber pendanaan baru. Melalui proyek seperti reboisasi atau penghijauan kota, komunitas dapat menghasilkan kredit karbon yang kemudian diperdagangkan di pasar internasional.
Selain itu, infrastruktur publik hijau seperti perumahan tahan banjir atau transportasi berbasis energi terbarukan dapat dirancang untuk menghasilkan pendapatan melalui biaya layanan atau kemitraan publik-swasta.
Di tengah tingginya beban utang banyak negara berkembang, restrukturisasi utang berbasis iklim juga menjadi salah satu opsi. Melalui skema pertukaran utang untuk iklim, kreditor internasional dapat menghapus sebagian utang negara dengan imbalan komitmen investasi pada proyek-proyek lingkungan.
Potensi lain yang masih belum banyak dimanfaatkan adalah dana dari komunitas diaspora. Pemerintah dapat menerbitkan obligasi hijau khusus diaspora untuk membiayai proyek energi terbarukan, air bersih, atau infrastruktur iklim.
Teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Penggunaan kecerdasan buatan dapat membantu mengembangkan skema asuransi risiko iklim yang lebih akurat, sementara teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana.
Dengan mengaitkan keuntungan investor pada manfaat sosial yang terukur, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi risiko, serta menggerakkan sumber daya yang belum dimanfaatkan, negara-negara berkembang memiliki peluang untuk membangun sistem pembiayaan iklim yang lebih berkelanjutan.
Sumber : Amar Rao – BML Munjal University/360info.id
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!