Harapan Honorer Usai Rencana Penghapusan dari Pemerintah
BENGKULU – Staff Kasubag TU Dinas Sosial Kota Bengkulu, Rosnita Aryani (52), menuturkan sudah bekerja sebagai tenaga honorer sejak 2010 silam. Mendengar kabar bahwa tenaga honorer akan dihapuskan perbulan November, membuatnya sedih.
“Sebagai wakil para PTT (Pegawai Tida Tetap) dari isi hati yang paling dalam. Jika PTT atau tenaga honorer dihapuskan, pastinya akan banyak pengangguran. Karena sudah tidak ada lagi sumber penghidupannya,” kata Rosnita pada Bengkulunews.co.id Senin (27/02/2023) siang.
Menurutnya untuk sekarang ini mencari pekerjaan sangatlah sulit, sehingga jika tenaga honorer dihapuskan bagaimana dengan nasib mereka. Karena mereka hanya mengandalkan gaji pokok, sebagai tenaga honorer saja.
Ia berharap ada pengalihan agar penghapusan honorer tidak terjadi, mengingat tidak semua pekerja memiliki mata pencarian lain. Ditambah sebelum menjadi tenaga honorer banyak proses yang harus mereka lewati dan hal tersebut tidak mudah.
“Mau jadi honorer juga tidak gampang, banyak sekali yang harus dilewati. Lapangan pekerjaan sedikit, pelamar kerjanya banyak, kasihankan. Jadi harapannya mudah-mudahan jangan dihapuskanlah, kalau bisa dialihkan saja dari pada dirumahkan,” demikian Rosnita.\
Sebelumnya, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengaku tidak akan tinggal diam dan mencari cara untuk mengatasi nasib honorer Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
“Ini program ataupun instruksi dari pusat, tetapi pemerintah daerah kini sedang berupaya. Salah satunya kita mencoba mencari jalan keluar apakah nanti outsourcing, atau kita memberikan bantuan permodalan,” ujar Dedy dilansir laman resmi Kota Bengkulu, Rabu (22/02/2023).
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu Achrawi, mengatakan masih menunggu petunjuk pasti dari pemerintah. Ini menyangkut kondisi 2000 PTT lainnya yang belum ikut dalam perekrutan P3K.
“Tanggal 28 November 2023 ini seluruh PTT tu di offkan. Jadi mereka sekarang itu bekerja per 31 Januari sampai 28 November jadi hanya 11 bulan. Namun untuk kejelasan lebih lanjut kita masih menunggu petunjuk dari Kemenpan RB, insya Allah sebelum tanggal 28 November ada petunjuk yang jelas,” ujar Achrawi.
Jika sampai waktu yang ditentukan belum ada arahan yang jelas, Achrawi mengaku pemkot akan mengalami kekurangan tenaga kerja sebanyak 3.300 orang.
