BENGKULU – Ada 500 tenaga honorer yang dirumahkan dan tidak masuk database. Hal ini diungkapkan oleh Lola honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu. Ia juga mengaku tidak ada kejelasan dan langsung dirumahkan.
“Data di kami hampir 500 orang yang terkena, dan pihaknya langsung dirumahkan,” kata Lola, (23/04/2025).
Lola juga mengungkapkan, pihaknya juga sempat melakukan komentar di akun TikTok Gubernur Bengkulu, Namun, Gubernur Bengkulu menjawab ikuti peraturan pemerintah.
“Padahal dari berkaca dengan provinsi lain sudah ada kejelasan rombongan honorer diperpanjang. Sedang kami tidak ada kejelasannya,” ungkap Lola.
Menurut Lola, pihaknya sangat tertipu oleh pemerintah, karena mereka sempat mengikuti tes CPNS, dan keluar peraturan untuk tidak bisa lagi dipekerjakan sebagai honorer.
“Kami sudah ujian, baru keluar peraturan apabila sudah ikut CPNS, kami tidak bisa lagi dipekerjakan sebagai honorer. Kenapa pilih kasih pemerintah. Kami sudah tiga tahun lamanya sebagai honorer,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi menyampaikan pihaknya telah menerima dari tuntunan massa aksi tersebut. Ia juga telah menjelaskan bahwa berdasarkan rujukan dan regulasi yang ada, seperti Undangan-undang ASN, UU nomor 20 tahun 2023, dan PermenpanRB nomor 16 tahun 2025.
“Artinya, untuk perubahan status atau batasan akhir pendataan Non ASN Desember 2024. Diatas 2024 tidak ada lagi sebutan honorer. Artinya merubah status P3k,” ucapnya.
Ia menambahkan, aspirasi dari massa aksi ini akan ditampung untuk dipertimbangkan. Meski, pihaknya sudah menyampaikan kepihak BKN untuk kelanjutan honorer yang diluar database dan Tidka ikut P3K.
“Ini akan kita bawakan untuk dilaporkan ke pimpinan, dan akan sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi,” jelas Gunawan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!