BENGKULU – Puluhan anggota Aliansi Honorer Non-Database BKN Provinsi Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (23/04/2025). Massa yang terdiri dari tenaga honorer dari berbagai instansi di provinsi ini menyuarakan keresahan dan ketidakadilan yang mereka alami sebagai honorer yang belum terdaftar dalam sistem database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada nasib para honorer non-database. Mereka menuntut agar Gubernur Bengkulu memberikan perhatian dan solusi atas kondisi mereka yang terancam tidak mendapatkan pengakuan maupun kepastian status kepegawaian.
Dari pantauan Bengkulunews di lokasi, para peserta aksi tampak membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan serta keluhan. Di antara tulisan-tulisan tersebut, salah satu yang paling mencolok berbunyi “Pikirkan Nasib Honorer di Bawah 2 Tahun” seruan agar pemerintah memperhatikan tenaga honorer yang masa kerjanya masih di bawah dua tahun dan tidak masuk dalam pendataan.
“Kami merasa diabaikan, bahkan seperti ditipu oleh pemerintah,” teriak salah satu peserta aksi.
Aksi ini, berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Petugas keamanan berjaga di depan pintu gerbang kantor gubernur untuk memastikan aksi berlangsung kondusif.
Sayangnya, Gubernur Bengkulu dilaporkan sedang tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. Ketidakhadiran gubernur membuat para peserta aksi merasa kecewa karena tidak dapat langsung menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan daerah.
Namun, setelah melakukan negosiasi yang cukup intens dengan aparat keamanan, perwakilan dari aliansi akhirnya diizinkan untuk masuk ke dalam kantor gubernur. Mereka kemudian melanjutkan dialog dan diskusi dengan sejumlah pejabat di Ruang Merah Putih, yang menjadi tempat resmi penerimaan aspirasi masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan honorer menyampaikan sejumlah poin penting, antara lain permintaan pendataan ulang, pengakuan status kepegawaian, hingga kejelasan masa depan karier mereka. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat menjembatani aspirasi ini ke tingkat pusat agar hak-hak tenaga honorer non-database tidak terabaikan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!