Gapura Perbatasan Lebong-RL Segera Dibangun
LEBONG, bengkulunews.co.id – Kabar gembira bagi seluruh masyarakat kabupaten Lebong, gapura batas kabupaten Lebong dengan kabupaten Rejang Lebong yang terletak diatas jembatan desa Air Dingin kabupaten Lebong tahun ini bakal segera terealisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Pemerintahan Setda Lebong, Drs. Firdaus, M. Pd. ketika ditemui oleh wartawan Bengkulu News beberapa waktu lalu.
“Setelah menunggu selama lebih kurang dua belas tahun lamanya, tahun ini pemerintah daerah kabupaten Lebong bakal merealisasikan pembangunan gapura kabupaten yang berlokasi disekitar desa Air Dingin kabupaten Lebong. Kita sudah siapkan anggarannya serta desainnya. Kalau dari desainnya nanti akan ada taman di bawah tiang gapura stainless dikedua buah tiangnya. Kalau dari desainnya bentuk gapura kabupaten Lebong akan berbeda dengan bentuk gapura pembatas antar kabupaten kota yang ada di propinsi Bengkulu ini” ujar Firdaus.
Ditambahkan Firdaus, untuk gapura batas kabupaten Lebong dengan kabupaten Bengkulu Utara belum bakal terealisasi tahun ini terkait dengan belum selesainya permasalahan Padang Bano.
“Sebenarnya kita juga sangat berharap untuk gapura tapal batas kabupaten Lebong dengan kabupaten Bengkulu Utara di kecamatan Padang Bano dapat juga kita realisasikan tahun ini. Namun, tahu sendiri lah kita lagi proses agar permasalahan tapal batas disana untuk ditinjau ulang. Terlebih lagi gubernur Bengkulu sekarang kan pak Ridwan Mukti. Kita sangat mengharapkan nantinya ada win win solution untuk masalah Padang Bano agar tapal batas disana juga dapat segera kita bangun” ujar Firdaus.
Dilain pihak, Kamarudin selaku kepala desa Air Dingin kecamatan Rimbo Pengadang menyambut baik dengan akan dibangunnya tapal batas tersebut.
“Saya mewakili seluruh masyarakat desa Air Dingin khususnya dan masyarakat Lebong pada umumnya menyambut baik dengan akan dibangunnya tapal batas tersebut. Saya pun juga sudah melihat desain rancang bangunnya memang bagus. Namun kendalanya belum ada titik lokasi yang pas, kalau dibanyun diatas jembatan seperti apa, kalau dibangun di rumah warga jelas butuh ganti rugi, kalau memanfaatkan lahan persawahan warga juga warga tidak mau. Mohon untuk itu, pemerintah daerah juga harus mulai memikirkannya,” tegas Kamarudin. (118)
