DPRD Kota Gelar Hearing Bersama Pedagang Sungai Hitam

KOTA BENGKULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Menggelar Hearing dengan pedagang Sungai Hitam pasca penggusuran pada 7 Januari 2019 lalu oleh Pemerintah Kota Bengkulu, Selasa (26/02/2019).

Pedagang yang diNaungi Kuasa Hukum Veri Oktatrinanda mengatakan, bahwa pihaknya menuntut pemkot untuk mengganti rugi bangunan mereka yang sudah di bangun selama 18 tahun, pasalnya bagunan tersebut asli dari jerih payah mereka.

“Kurang lebih sudah 18 tahun bagunan itu, saya sangat berharap agar pemkot memberikan solusi kepada pedagang, karena mata pencaharian mereka sudah tidak ada lagi, sekarang tempatnya sudah datar dengan tanah pasca digusur oleh pemerintah kota Bengkulu yang dinilai sebagai tempat Maksiat, disana terdapat 76 warung dan 10 warung remang-remang, tujuan pemerintah baik tetapi harus di pilah jangan semuanya di Gusur,” tegas Veri Selasa 26/2/2019.

Veri juga menambahkan bahwa pedagang kios kaki lima di Sungai Hitam minta kejelasan dari pemerintah Kota Bengkulu terkait lapak yang sudah digusur.

“Sampai hari ini belum ada kejelasan tempat tersebut mau dibuat jadi apa, mereka ini pedagang kecil yang mencari makan tidak seberapa dapat, 20 sampai 30 ribu setiap hari, sampai saat ini mereka terlantar tidak punya pendapatan, kami mohon agar bangunan yang mereka dirikan dengan menggunakan uang sendiri itu dapat diganti,” terang Veri.

Sementara itu salah satu anggota dewan kota, Sawaluddin sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pihak Dishub Kota Bengkulu, sebab melihat lapak pedagang Sungai Hitam terbengkalai, dan hingga saat ini belum ada kejelasan statusnya akan dibuat apa.

“Saya heran Kepala UPTD saja tidak tahu penggusuran itu, ini sangat disayangkan, semua apa yang ditanya tidak tahu, terus selama ini kemana, mereka digusur kita tanya setelah itu mau dibuat apa kok malah kalian tidak tahu, kaliankan digaji oleh Negara melayani masyarakat juga, kok ini permasalahan sepeti ini tidak tahu,” tegas Sawaluddin dengan nada tinggi.

Sawaludin mengatakan jika ia tidak memihak kepada siapapun dalam forum tersebut, namun sebagai dewan ia hanya menampung aspirasi dari masyarakat,

“Kita sudah mendengarkan ya apa menjadi keluh kesah mereka, tadi juga ada perwakilan dishub dan kita selaku anggota DPRD mendukung apa yang menjadi program pemerintah, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan juga terkait ketergantungan hidup masyarakat, apalagi masyarakat miskin, dari tuntutan mereka tadi sebagaimana pemerintah bisa mengganti apa yang sudah menjadi milik mereka dan pemerintah sangat disayangkan belum ada solusi terkait dari persoalan ini, Insy Allah dalam waktu dekat ini, untuk para pedagang akan diberikan solusi yang terbaik,” tutup Sawaluddin. adv