Logo

Atasi Masalah Ekonomi, Pemrov Kerja Keras 

Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah, MM

Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah, MM

bengkulunews.co.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu harus bekerja keras Untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Walaupun dalam pertumbuhan perekonomian nasional, Provinsi Bengkulu diatas rata-rata dan inflansi masih dalam relatif stabil, namun angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tinggi karena celah fiskal Provinsi Bengkulu masih kecil.

Menurut Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah, ada beberapa penyebab angka pengangguran dan kemiskinan di Bengkulu masih tinggi. Salah satunya,  aksebilitas Provinsi Bengkulu dengan provinsi tetangga seperti Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Palembang dan wilayah lainnya di sekitar Provinsi Bengkulu masih sangat sulit dan belum lancar. Ini butuh bantuan pemerintah pusat.

“Perlu pembangunan infarstruktur yang bersifat jalan Nasional, yang saya kira ini menjadi keharusan untuk kelancaran akseblitas Provinsi Bengkulu dengan provinsi lainya,” tutur Rohidin, sambutannya diserah terima jabatan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, di Santika Hotel,  Rabu (2/10).

Jika hal tersebut dapat diatasi serta ditambah lagi dengan pembangunan sarana strategis di kawasan barat Provinsi Bengkulu, maka perekonomian Provinsi Bengkulu akan meningkat.

“Ini menjadi fokus besar kita yang harus kita bangun pondasi dan bisa kita realisasikan lima tahun ke depan dalam RPMJ nanti,” tambahnya.

Selain itu juga, lanjut Rohidin, adanya pelabuhan yang refresentatif yang dapat membantu mobilisasi dinamika logistik barang dan orang, yang perlu diperbaiki dan dicari alternatif pelabuhan lainnya, karena pelabuhan adalah salah satu penggerak roda perekonomian Provinsi Bengkulu.

“Pendangkalan alur Pulau Baii menjadi penghambat dinamika logistik kita, maka perlu di cari pelabuhan alternatif lain seperti di Linau Kabupaten Kaur,” ungkapnya.

Mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini juga mengungkapkan, pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten dan Kota Bengkulu tidaklah dapat berjalan sebagaimana mestinya, jika aksebiltas belum memadai, dimana jalan desa-desa di Provinsi Bengkulu 40,3% masih rusak parah.

“Semua yang saya paparkan ini pekerjaan rumah (PR) dan agenda para Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu. Sangat perlu dukungan dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.(cw1)