Gubernur Helmi Hasan Sebut Demo Mahasiswa Soal Opsen Pajak, Salah Sasaran

BENGKULU – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menyebut demonstrasi mahasiswa soal kenaikan pajak kendaraan bermotor, salah sasaran. Pernyataan ini ia sampakan lewat siaran langsung di akun media sosialnya.

Helmi mengatakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan aksi yang terlambat. Menurutnya, demonstrasi itu dilaukan saat Perda No.7 Tahun 2023 masih dalam tahap penyusunan.

“Itu demo terlambat dan salah sasaran, harusnya demo itu dilakukan ketika perda itu ingin disahkan, harusnya waktu itu. Waktu itu harusnya mahasiswa, ramai-ramai mengatakan, jangan naikkan pajak kendaraan,” kata Helmi.

Ia menambahkan, perda yang menjadi biang kenaikan pajak itu tidak dibuat dalam waktu satu hari. Proses penyusunannya membutuhkan waktu, anggaran, hingga perjalanan dinas. Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama membedah proses tersebut.

“Kemana mahasiswa yang hari ini demo, ketika DPRD dan gubernur yang dulu mengesahkan perda itu, kemana mereka,” sambung Helmi.

Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (2/6/2025). Aksi ini bertepatan dengan 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan-Mian.

Gubernur Bengkulu, yang dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di Bengkulu. Mahasiswa menuntut Gubernur Bengkulu untuk merevisi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama pada Pajak Kendaraan Bermotor dari angka maksimal 1,2 persen menjadi 0,9 persen.