Stabilitas Harga Pangan, Pemkab Kaur Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

KAUR – Pemerintah Kabupaten Kaur mengikuti Rapat Koordinasi terkait percepatan dan pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting. Rakor diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur, bertempat di Aula lantai 3 Pemda Kaur. Senin (16/12/202).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Tito Karnavian, B.A.,M.A.,Ph.D, menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar setiap daerah terus melaksanakan rapat inflasi mingguan guna mengontrol perkembangan inflasi di Indonesia. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mewujudkan swasembada pangan, sehingga pemerintah daerah diminta untuk mendukung penuh upaya tersebut.

Lebih lanjut Tito juga menegaskan pentingnya semangat bersama dalam upaya pengendalian inflasi di daerah masing-masing. Tito juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Namun, ia juga mengingatkan beberapa wilayah yang mengalami lonjakan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kepada seluruh daerah untuk senantiasa memperbarui data dan laporan perkembangan inflasi yang dibahas dalam rakor mingguan, agar dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi dan menangani masalah inflasi di setiap wilayah,” ujar Tito

Diharapkan melalui Zoom meeting ini dia meminta agar setiap kepala daerah memastikan ketersediaan stok pangan, menjaga stabilitas harga menjelang Nataru hingga berkoordinasi dengan distributor serta produsen guna menghindari kendala distribusi.

Menanggapi arahan Mendagri, Bapak Endang Dairi S.Pkp, Tim TPID Kabupaten Kaur, menyatakan bahwa menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi menjadi prioritas Pemkab Kaur. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga pangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemkab Kaur berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

“Kami telah menggerakkan seluruh sektor untuk menekan angka inflasi, serta mengarahkan semua stakeholder agar berperan aktif dalam pengawasan dan penanganan masalah, mulai dari ketersediaan bahan pangan, harga pasar, hingga stabilitas pasokan,” ucap Endang.

Ia melanjutkan, Rakor ini juga membahas mengenai arah kebijakan anggaran ketahanan pangan tahun 2025 yang mencapai Rp139,4 Triliun. Kebijakan ini meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian, penguatan infrastruktur pertanian, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, serta penguatan program perikanan budidaya.

Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh daerah dapat bersinergi dan bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv/Kom)