Puluhan Mahasiswa Papua Gelar Aksi Damai, Ini Tuntutannya

BENGKULU – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) gelar aksi damai di Simpang Lima Kota Bengkulu, pada Selasa (02/04/2024)

Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Are Gwijangge mengungkapkan, aksi tersebut didasari oleh masalah penyiksaan tiga warga sipil oleh oknum aparat TNI di Desa Mangume Kabupaten Punjak Papua.

Ketiga warga sipil diketahui bernama, Warinus Murib (18), Definus Kogoya (19), Alius Murib (19), satu warga sipil dan dua lagi berstatus Mahasiswa.

“Semenjak tahun 1960 sampai 2024 ini pemerintah Indonesia belum pernah terselesaikan. Sampai saat ini, maka kami datang di sini untuk menuntut keadilan agar keadilan itu bisa berlaku bagi semua orang,” ucap Are.

Are menambahkan, aksi pada hari ini, juga dilakukan di berbagai daerah yang ada di indonesia, seperti Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, NTT, dan Papua.

Ia berharap proses hukum segera berjalan, dan pelaku segera menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Proses hukum harus ditegakkan, antara oknum yang melakukan penganiayaan, pembunuhan bahkan juga penangkapan harus dihukum dengan sesuai prosedur yang ada,” tutupnya.

Berikut adalah poin tuntutan aksi:

1. Segera pecat dan proses hukum 8 aparat TNI pelaku kekerasan warga sipil Papua. Nama warga Definis Kogoya, Warinus Murib Umur, dan Alius Murib yang menerima kekerasan di Punjak Ilaga.

2. Segera pecat dan hukum anggota polisi pembunuh Jein Orpon di kabupaten Pegunungan Bintang.

3. TNI Polri stop melakukan kekerasan intimidasi dan pembunuhan terhadap warga asli Papua

4. Menolak segala jenis operasi militer dan segera tarik seluruh militer organik dan non oragnik di tanah Papua

5. Menolak keras segala investasi ekologi, ekonomi, dan sosial orang asli Papua.

6. Berikan hak hidup untuk kami orang asli Papua yang terancam punah.

7. Segera pecat Pangdam Cendrawasih, Mayjen Isak, sebab menyebarkan hoax.

8. Komnas HAM segera melakukan investigasi penganiayaan terhadap warga sipil di Punjak dan Yahukimo

9. Buka ruang demokrasi seluas luasnya dan memberikan kebebasan bagi jurnalis nasional dan internasional untuk meliput dan mengakses di Papua Barat.